ZONAUTARA.com – Sebanyak 372 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Jawa Timur terpaksa berhenti beroperasi akibat dana yang belum cair dari Badan Gizi Nasional (BGN). Penangguhan ini juga memaksa puluhan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sementara gulung tikar karena anggaran yang belum tersalurkan. Di Ponorogo, dilaporkan 21 SPPG menghentikan kegiatan karena tidak kunjung menerima dana melalui virtual account.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Jatim, mengungkapkan pihaknya akan melaporkan masalah ini kepada BGN. “Kalau masalah pembayaran ini sudah pernah terjadi sebelumnya sebagaimana kami sampaikan selalu meneruskan apa yang kita temukan di lapangan kepada BGN agar kemudian bisa menindaklanjuti,” kata Emil di Gedung DPRD Jatim.
Emil menjelaskan bahwa masalah utama dalam penyaluran dana kemungkinan besar adalah kendala pemenuhan syarat administrasi. “Pembayaran ke virtual account-nya masing-masing, tapi dari pengalaman yang kami temukan juga tidak jarang itu ada kaitan dengan persyaratan administrasi yang kemudian diminta oleh BGN untuk dilengkapi,” ujarnya.
Di sisi lain, program MBG di Jatim menghadapi ancaman lebih besar dengan pembekuan 372 SPPG akibat belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Emil mendesak pengelola SPPG yang disuspensi untuk segera melengkapi dokumen wajib tersebut dalam tenggat waktu 30 hari.
Untuk menghadapi berbagai hambatan ini, Pemprov Jatim terus mengupayakan koordinasi intensif dengan BGN dan Kantor Pelayanan Program Gizi di wilayah Surabaya dan Jember. Menurut data Pemprov Jatim, total terdapat 4.400 titik SPPG yang tersebar di Jawa Timur, dimana mayoritas sudah beroperasi sedangkan sisanya masih dalam tahap pembenahan.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
