ZONAUTARA.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, memberikan tanggapan terhadap tuntutan mahasiswa yang menyuarakan dugaan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam aksi demonstrasi pada Jumat (12/6/2026). Menurut Qodari, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran dan memperbaiki ketepatan sasaran belanja negara.
Qodari menegaskan bahwa sejak awal menjabat, Presiden Prabowo berfokus pada penghentian pemborosan anggaran di berbagai sektor. “Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” ujar Qodari dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (13/6/2026).
Lebih lanjut, Qodari menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi diwujudkan melalui penghematan pada sejumlah pos belanja yang dianggap tidak mendesak dan tidak esensial. Ia mengklaim bahwa langkah tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara yang mencapai sekitar Rp300 triliun.
Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga diklaim tengah mengupayakan penutupan berbagai kebocoran yang merugikan negara. Qodari mengungkapkan salah satu langkah yang diambil adalah pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara. “Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” terang Qodari.
Kendati demikian, Qodari menyatakan bahwa tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Pemerintah, menurutnya, terbuka untuk menerima kritik, masukan, dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. “Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” ujarnya.
Diolah dari laporan Tirto.id.
