ZONAUTARA.com – Presiden Senegal, Bassirou Diomaye Faye, resmi memecat Perdana Menteri Ousmane Sonko akibat perbedaan pandangan yang tajam dalam menangani krisis utang negara. Pemecatan ini menyebabkan ketegangan politik di Senegal, dengan munculnya dua pusat kekuasaan yang bersaing, di tengah situasi ekonomi negara yang kritis.
Menanggapi situasi tersebut, Lesley Anne Warner, Peneliti Tamu Program Afrika di Carnegie Endowment for International Peace, menyatakan bahwa persaingan antara kedua tokoh ini berpotensi menimbulkan stagnasi kebijakan dan volatilitas politik. “Rivalitas ini kemungkinan besar akan menghasilkan kombinasi antara stagnasi kebijakan dan volatilitas politik. Efek buruknya bahkan mengancam untuk merembet hingga ke luar perbatasan wilayah Senegal,” tulis Warner dalam analisis dampak geopolitik dari perseteruan ini.
Krisis ekonomi yang dihadapi Senegal semakin diperburuk oleh skandal utang senilai US$7 miliar dari pemerintahan sebelumnya. Skandal ini membuat rasio utang terhadap PDB melonjak hingga 132%. Sebagai respons, Presiden Faye memilih untuk bernegosiasi langsung dengan IMF, sementara Sonko menolak keras langkah ini, menyebut restrukturisasi utang sebagai “aib” dan mengusulkan negosiasi ulang kontrak minyak dan gas.
Setelah dipecat, Sonko justru menguasai parlemen dengan terpilih sebagai Ketua Majelis Nasional melalui dukungan Partai Pastef. Parlemen telah meloloskan amendemen pemilu yang menghapus pembatasan hukum bagi Sonko untuk maju dalam pilpres 2029. Faye menanggapi dinamika ini dengan menunjuk Ahmadou Al Aminou Lo sebagai perdana menteri baru pada 25 Mei, mengindikasikan fokus pemerintah pada stabilisasi fiskal.
Perseteruan politik ini diperkirakan dapat melemahkan posisi strategis Senegal di kawasan Afrika Barat. Pendekatan anti-IMF Sonko lebih sejalan dengan kelompok junta militer di Mali, Burkina Faso, dan Niger, daripada blok ECOWAS, menimbulkan risiko terhadap stabilitas internal dan peran demokratis Senegal di kawasan.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
