ZONAUTARA.com – Stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan data ekonomi yang akurat menjadi dua faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan menentukan arah pembangunan daerah.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembukaan Sensus Ekonomi 2026, Senin (16/6/2026). Kegiatan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut diikuti secara virtual oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah.
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Usai mengikuti rapat, Plt Bupati Sitaro Heronimus Makainas menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro siap menindaklanjuti setiap kebijakan dan arahan yang diberikan pemerintah pusat, baik dalam upaya pengendalian inflasi maupun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Makainas.
Menurutnya, pengendalian inflasi menjadi agenda penting karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menghasilkan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Kegiatan tersebut turut diikuti perwakilan BPS Kabupaten Kepulauan Sitaro serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hasil sensus nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi, pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan program pembangunan yang lebih efektif di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
