ZONAUTARA.com – Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Selatan mendesak agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup dan pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilimpahkan sepenuhnya ke sekolah. Hal ini disampaikan menanggapi kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN). PWM Sumsel menegaskan dukungan terhadap program MBG, meskipun meminta pengelolaan diubah agar lebih efektif dan bebas dari korupsi.
Wakil Ketua PWM Sumsel, Mukhtarudin Muchsiri, menekankan pentingnya MBG untuk mengurangi stunting dan meningkatkan asupan gizi yang dapat mendongkrak IQ anak bangsa. “Kami mendukung program MBG karena niatnya sangat bagus untuk anak-anak bangsa. Maka kami sangat mendukung program MBG dilaksanakan dan dilanjutkan,” ujar Mukhtarudin pada Kamis (18/6/2026).
Namun, Mukhtarudin menyayangkan adanya penyelewengan anggaran dan kekacauan manajemen dalam pelaksanaan program ini yang dianggap melenceng dari amanat pemerintah. “Kami tidak setuju, bahkan menentang keras ketika program MBG menjadi sarana korupsi dan dijadikan tunggangan oleh para koruptor serta kroni-kroninya,” tegasnya.
PWM Sumsel merekomendasikan pemerintah menerbitkan aturan tegas larangan bagi TNI, Polri aktif, dan pejabat publik berbisnis dalam penyelenggaraan MBG. Selain itu, seluruh institusi SPPG harus ditutup, dengan anggaran MBG dikelola sekolah guna memberdayakan masyarakat sekitar dan orang tua siswa kurang mampu.
Skema ini mengedepankan sekolah sebagai pelaksana langsung, sementara TNI, Polri, dan pemerintah berperan sebagai pengawas. “Dana SPPG (MBG) langsung diberikan kepada sekolah, jadi sekolah adalah SPPG dalam operasionalisasi MBG. Biarlah TNI, Polri, pemerintah, dinas terkait, serta LSM yang mengawasi sekolah sebagai SPPG,” kata Mukhtarudin.
Diolah dari laporan Tirto.id.
