ZONAUTARA.com – Militer Amerika Serikat dilaporkan melancarkan serangan udara yang mematikan terhadap sebuah kapal yang diduga digunakan untuk menyelundupkan narkoba di kawasan timur Samudra Pasifik pada Kamis. Insiden ini meningkatkan jumlah korban tewas akibat serangan AS terhadap kapal penyelundup menjadi sedikitnya 211 orang sejak awal September, menurut laporan The Guardian, Jumat (19/6/2026).
Pemerintahan Donald Trump secara konsisten membidik pelaku yang dilabeli sebagai “narkoteroris” untuk membendung masuknya obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat. “Serangan udara tersebut menargetkan penyelundup narkoba di sepanjang rute yang telah diketahui,” tulis rilis resmi dari Komando Selatan AS (US Southern Command), meskipun tidak disertai bukti fisik yang kuat bahwa kapal itu benar-benar mengangkut narkoba.
Sebuah video yang diunggah di platform X memperlihatkan momen saat kapal motor tersebut meledak setelah dihantam proyektil militer AS. Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat berada dalam status “konflik bersenjata” melawan kartel narkoba di Amerika Latin dan menganggap tindakan ini sebagai eskalasi yang dibutuhkan untuk menghentikan kasus overdosis yang fatal.
Kendati demikian, kebijakan ini memicu kritik dari pakar hukum militer dan sejumlah senator Partai Demokrat yang meragukan legalitas dan efektivitasnya. “Kami menuntut agar Pentagon merilis video tanpa sensor dari serangan udara ini kepada publik,” tegas sejumlah senator dalam sidang parlemen. Sorotan tajam juga mengarah pada insiden di mana orang yang selamat dari serangan pertama akhirnya tewas dalam serangan kedua.
Gedung Putih mengkonfirmasi adanya serangan lanjutan tersebut, menyatakan bahwa tindakan itu dilakukan demi pertahanan diri. Namun, argumen ini dipertanyakan oleh sejumlah akademisi dan pakar hukum internasional yang menganggap serangan kedua sebagai tindakan ilegal. Menanggapi polemik ini, Pentagon mengumumkan evaluasi prosedur penargetan militer yang akan difokuskan pada siklus teknis, bukan penilaian legalitas serangan.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
