ZONAUTARA.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa pasokan gas bumi untuk kebutuhan domestik, terutama sektor industri, berada dalam kondisi aman. Langkah ini diambil oleh ESDM melalui pelaksanaan rapat koordinasi bersama PT PGN Tbk, SKK Migas, Kementerian Perindustrian, serta pelaku industri pengguna Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Pertemuan tersebut, diungkapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, merupakan tindak lanjut arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia guna menyelesaikan berbagai persoalan terkait implementasi HGBT. “Jadi, intinya suplai dari sisi hulu sama kebutuhan di sisi industri itu kita matching-kan agar tidak ada lagi perbedaan yang kemudian di kemudian hari diklaim sebagai kekurangan pasokan,” ujar Laode di Kementerian ESDM, Jumat (26/6/2026).
Pemerintah kini memetakan secara rinci volume pasokan gas dari hulu dan kebutuhan setiap industri. Dengan demikian, potensi kekurangan pasokan dapat diantisipasi sejak dini. “Jadi, di situ kita sudah bisa dapat gambaran dari awal bahwa ini cukup atau berapa,” jelas Laode.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa kenaikan harga gas yang dikeluhkan sejumlah pelaku industri tidak disebabkan oleh kekurangan pasokan gas nasional. Kenaikan harga hanya terjadi pada industri yang menggunakan skema harga non-HGBT. “Kalau gas secara keseluruhan stok kita tidak ada masalah. Yang ada itu adalah ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT,” kata Bahlil usai acara Energy Forum CNBC Indonesia, di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Bahlil menambahkan bahwa kebutuhan gas di wilayah Jawa Barat lebih banyak dipenuhi oleh pasokan gas alam cair (LNG) dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. “Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan dan itu ada penambahan cost,” ujar Bahlil. Oleh karena itu, pemerintah mencari solusi untuk mengurangi beban kenaikan harga terhadap dunia usaha, dengan mengadakan pembahasan teknis bersama PT Pertamina.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
