ZONAUTARA.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan Komisi II DPR RI dalam penguatan pengelolaan wilayah perbatasan melalui pembentukan panitia kerja (panja). Dukungan ini sangat penting mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi di kawasan perbatasan, menurut Tito yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Tim Panja Komisi II DPR RI telah melakukan peninjauan langsung di sejumlah titik wilayah perbatasan Indonesia. Dari hasil peninjauan tersebut, berbagai tantangan teridentifikasi, yang memerlukan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk penyelesaiannya.
Tito menegaskan peran krusial BNPP dalam mengoordinasikan penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan, mulai dari sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan yang merata tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga memperkuat rasa nasionalisme.
“Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain,” kata Tito.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang sangat kompleks, baik darat maupun laut. Untuk perbatasan darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini, sedangkan di laut berbatasan dengan sepuluh negara lain. Tito menambahkan bahwa Komisi II DPR RI mengusulkan agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk mengatasi tantangan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga yang memiliki fokus dan kewenangan berbeda.
“Karena lembaga koordinatif itu enggak gampang, kita harus mengkoordinasikan yang setara Kementerian/Lembaga yang setara, juga pemerintah daerah,” kata Tito.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
