ZONAUTARA.com – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Purwanto S. Abdullah, mengungkapkan bahwa pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) selama masa jabatan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan menguntungkan korporasi Google. Menurutnya, aturan pengadaan yang dikunci selama dua tahun menjadikan Google memiliki kontrol dalam sistem pendidikan nasional.
Purwanto menjelaskan bahwa hal ini terjadi melalui penandatanganan peraturan yang mengunci spesifikasi perangkat pada produk Google selama dua tahun anggaran secara berturut-turut. Hal ini disampaikan dalam sidang pembacaan putusan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim, Selasa (30/6/2026) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
Dalam pembacaan keputusan, majelis hakim menolak dalil pembelaan Nadiem yang menyebutkan bahwa investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, perusahaan induk Gojek, tidak ada hubungannya dengan pengadaan Chromebook. Purwanto menekankan bahwa investasi tersebut terkait erat dengan proyek Chromebook.
“Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 3 menyasar ‘tujuan menguntungkan’ di mana Google diuntungkan melalui penguasaan ekosistem pendidikan nasional serta rangkaian investasi ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa,” kata Purwanto. Selain itu, majelis hakim juga menolak argumen Nadiem yang mengklaim transaksi Google dengan Gojek sebagai kegiatan pribadi, mengingat Nadiem masih memiliki saham di Gojek dan Tokopedia (GoTo).
Majelis hakim menegaskan bahwa penerapan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi oleh jaksa penuntut umum dapat diterima, walaupun Google tidak termasuk dalam dakwaan. Hakim Purwanto tetap menekankan bahwa kategori ini cukup untuk meneguhkan dakwaan terhadap Nadiem Makarim.
Diolah dari laporan Tirto.id.
