ZONAUTARA.com – Pemerintah resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan mendata seluruh unit usaha di Indonesia, termasuk di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Sitaro. Data yang dikumpulkan nantinya menjadi acuan utama pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan ekonomi, termasuk penentuan alokasi anggaran pembangunan.
Pencanangan berlangsung di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (30/6/2026), dipimpin Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus. Turut hadir Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, bersama para Kepala BPS kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Plt. Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, hadir mewakili daerah kepulauan yang turut menjadi wilayah cakupan sensus. Ia mengatakan pendataan ini penting untuk memastikan pelaku usaha di Sitaro, termasuk usaha kecil dan menengah di wilayah pesisir dan kepulauan, tercatat dalam basis data ekonomi nasional.
“Kami harap sensus ini benar-benar menjangkau sampai ke pulau-pulau,” kata Heronimus.
Sensus Ekonomi digelar BPS setiap sepuluh tahun untuk memotret struktur ekonomi nasional secara menyeluruh, mulai dari jumlah usaha, sektor lapangan kerja, hingga sebaran wilayah usaha. Hasilnya digunakan sebagai dasar berbagai kebijakan, mulai dari penyaluran bantuan usaha, penentuan prioritas pembangunan infrastruktur ekonomi, hingga proyeksi pertumbuhan daerah.
Bagi wilayah kepulauan seperti Sitaro, akurasi data ini punya arti khusus. Selama ini, keterbatasan akses dan jarak antar-pulau kerap membuat pelaku usaha kecil di daerah kepulauan luput dari pendataan resmi. Padahal, data tersebut menentukan apakah suatu wilayah mendapat prioritas program bantuan modal, pelatihan usaha, atau pembangunan sarana ekonomi seperti pasar dan dermaga.
Dengan tercatatnya lebih banyak usaha di Sitaro dalam Sensus Ekonomi 2026, pemerintah daerah berpeluang mendapat basis argumen yang lebih kuat saat mengusulkan program pemberdayaan ekonomi ke pemerintah pusat.
Kepala BPS kabupaten/kota se-Sulawesi Utara turut ambil bagian dalam pencanangan tersebut, menandakan pelaksanaan sensus akan berjalan serentak hingga ke tingkat kabupaten, termasuk wilayah kepulauan yang secara geografis lebih sulit dijangkau.
Proses pendataan Sensus Ekonomi 2026 direncanakan melibatkan petugas lapangan yang akan mendatangi langsung unit-unit usaha, baik skala besar maupun usaha rumahan. Bagi pelaku usaha, keikutsertaan dalam sensus ini tidak dipungut biaya dan bersifat wajib sebagai bagian dari kewajiban statistik nasional.
Masyarakat, khususnya pelaku usaha di Sitaro, diimbau untuk kooperatif saat petugas sensus melakukan pendataan di lapangan. Data yang akurat dari tingkat pulau terkecil sekalipun akan menentukan seberapa tepat kebijakan ekonomi yang dirancang untuk menjangkau wilayah tersebut ke depan.
