ZONAUTARA.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komnas HAM untuk segera membentuk Tim Investigasi guna mengusut penyebab kematian tragis lima calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) selama pelatihan dasar militer. Para korban adalah Anisa Muyassaroh, Yonanda Muhammad Taufiq, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari, yang menurut M Isnur dari YLBHI, tewas akibat kebijakan keliru dari awal.
Isnur menekankan bahwa Tim Investigasi harus menegakkan hukum kepada semua pihak yang bertanggung jawab, tak hanya pelaku lapangan namun juga struktur komando dan para pengambil kebijakan yang merancang pelaksanaan program tersebut. “Tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga struktur komando dan para pengambil keputusan yang merancang serta memerintahkan pelaksanaan program ini juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas hilangnya nyawa warga negara di bawah kendali penyelenggara,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (29/6/2026).
Isnur juga meminta pemerintah menghentikan latihan bergaya militer yang dinilainya serampangan diterapkan kepada warga sipil, karena tidak berhubungan dengan profesionalisme dalam mengelola koperasi. “Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer,” tegasnya.
Lebih lanjut, Isnur menjelaskan bahwa pendekatan militeristik bagi masyarakat sipil berpotensi mengikis nilai-nilai demokrasi yang seharusnya menjadi fondasi kepemimpinan sipil. Ia menegaskan bahwa lingkungan militer didasarkan pada prinsip komando, hierarki, dan kepatuhan, sedangkan organisasi sipil memerlukan ruang bagi berpikir kritis, kreativitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. “Memindahkan budaya militer ke dalam organisasi sipil hanya akan melahirkan pola kepemimpinan yang otoritatif,” tambahnya.
Selain itu, Isnur mendesak pemerintah menghentikan berbagai program lain dengan pendekatan militer dalam konteks sipil, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai bahwa praktik militerisasi kebijakan sipil tidak hanya menyimpang dari agenda reformasi sektor keamanan, tetapi juga mengaburkan batas fungsi antara institusi pertahanan dan institusi sipil dalam negara demokratis.
Diolah dari laporan Tirto.id.
