Penulis: Triwardana Mokoagow *
ZONAUTARA.com – Hari itu adalah sore paling cerah, ketika Uwin Mokodongan menembus barisan alang-alang yang sudah setinggi pinggang.
Ia menyingkirkan rerumputan yang meninggi di salah satu makam tua yang ada di Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Merasa cukup bersih, Uwin berjongkok di depan makam kakeknya, sehingga tertangkap jelas aroma tanah lembab dan bau kayu pinus.
Itu makam yang sederhana. Hanya belasan batu yang dirangkai membentuk seperti persegi panjang. Satu batu berukuran sekepalan tangan orang dewasa terpancak di tengah-tengahnya, tanpa epitaf.
“Almarhum mewasiatkan begini. Cukup satu batu di tengah kubur sebagai penanda makam,” ujar Uwin kepada kami sore itu, Minggu, 7 Juni 2026.
Tidak banyak yang tahu bahwa di balik tanah itu, tertidur selamanya tulang belulang dari seseorang yang seratus tahun lalu mencetuskan organisasi yang dibenci Kompeni: Sarekat Islam Bolaang Mongondow.
Makam itulah rumah terakhir Unta Mokodongan. Pelopor yang terlupakan.
Sarekat yang menggoyahkan fondasi kolonialisme
“Dengan kembalinya Bapak Unta Mokodongan dari Jawa, beliau membawa perubahan yang menggemparkan Kerajaan Bolaang Mongondow dan Pemerintah Belanda,” tulis Nurtina Manggo dalam buku Sejarah Perjuangan Kelaskaran Banteng yang diterbitkan CV. Cakra Media tahun 2003.
Tahun 1920, tepat seusai Unta Mokodongan menuntaskan pengembaraan dan pendidikannya di tanah Jawa, ia mendirikan Sarekat Islam (SI) di Passi. Unta kala itu didampingi Willem Kadamong sebagai sekretaris. Maka aktivitas organisasi pun berpusat di kampung halaman Unta tersebut.
“Acap kali ada rapat Sarekat Islam di Passi, masyarakat datang berbondong-bondong membawa pelbagai jenis kebutuhan. Turut hadir tokoh-tokoh dari Desa Bintau, Bulud, Otam, Wangga, dan desa-desa dari Lolayan, Bintauna, Boroko, dan Bolaang Itang,” tutur Uwin Mokodongan, mengingat hikayat ayahnya.
Kabar berdirinya organisasi ini tentu saja membuat panas telinga Pemerintah Hindia Belanda. Bagaimanapun, organisasi yang membawa semangat Pan-Islamisme tersebut telah mencetuskan serangkaian pembangkangan di pelbagai wilayah.
Masih segar di ingatan Pemerintah Kolonial mengenai tragedi yang terjadi di Toli-Toli pertengahan 1919. Pidato Abdul Muis selaku Wakil Ketua CSI (Central of Sarekat Islam) menjadi bensin yang membakar kemuakan rakyat terhadap kerja paksa. Terjadi nyala pemberontakan Sarekat Islam yang menewaskan Kontrolir muda Toli-Toli, J. P. de Kat Angelino.
Kabar itu tersiar cepat ke seluruh pejabat Pemerintah Kolonial, bahkan menjadi tajuk utama di banyak surat kabar di Belanda. Maka, setengah tahun kemudian, dengan trauma yang belum sembuh, Residen Manado Logeman segera memasang kuda-kuda mengawasi tindak-tanduk Unta yang membuka cabang Sarekat Islam di wilayah administratifnya.
Syahdan, sekitar bulan Juni 1920, Unta Mokodongan memicu suatu kerusuhan yang membuat Residen Manado mesti turun tangan menjaga ketertiban.
“Di Bolaang Mongondow, SI masuk sedikit agak lambat (ketimbang kerajaan tetangga, Kaidipang Besar). Pada masa kejayaannya, medio 1920, beberapa tindakan ekstrem terjadi, dan bahkan ada rencana untuk menggulingkan pemerintahan yang ada,” catat Residen Logeman di Memorie van Overgave-nya yang diakses di nationaalarchief.nl pada 21 Juni 2026.
Tidak tertera tentang apa kericuhan itu. Akan tetapi bila kita mengamati kiprah Sarekat Islam baik di pulau Jawa maupun Sulawesi, bisa diduga Unta mengorkestrasi aksi protes terhadap praktik “kerja paksa” (heerendiensten) dan pungutan pajak setinggi langit yang diterapkan di Bolaang Mongondow.
Dalam waktu singkat, Unta Mokodongan berhasil merakit konsolidasi di pelbagai wilayah kerajaan. Dunnebier memiliki kesaksian mengenai ini. Dunnebier sendiri merupakan penginjil yang bertanggung jawab mengelola sekolah zending di seantero wilayah Kerajaan Bolaang Mongondow.
Dalam rapat tahunan Nederlandsch Zendeling Genootschap di Belanda, Dunnebier lewat pidatonya melaporkan bahwa kader-kader Sarekat Islam dari Desa Poigar sempat bersitegang dengan seorang guru sekolah di Desa Nanasi pada 20 Maret 1921.
Kader-kader Sarekat Islam Poigar bertolak menuju ke Nanasi. Gerombolan itu dipimpin oleh seorang bernama Pugad, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Poigar.
Terjadi adu mulut antara Pugad dan guru sekolah itu. Pugad sempat naik pitam. Ia mengingatkan insiden yang meletus di Toli-Toli, di mana Sarekat Islam terlibat dalam kematian Kontrolir de Kat Angelino.
“Apakah engkau tidak mengenal Sarekat Islam? Sekiranya ayah saya masih hidup dan bukan kader SI, lalu dibunuh olehmu, maka saya sama sekali tidak akan peduli. Akan tetapi jika berkenaan dengan anggota SI, maka kami semua akan membelanya,” ujar Pugad dengan nada yang tak ramah.
Laporan Dunnebier menjadi petunjuk penting bahwa propaganda Sarekat Islam yang dibangun Unta tidak sekadar terbatas di Passi, namun juga telah menggapai daerah-daerah pesisir. Dan pengaruh itu menyebar hanya dalam waktu satu tahun saja.
Dari Passi ke Molinow: Transisi kepemimpinan
Tiga tahun setelah SI berdiri di Bolaang Mongondow, CSI (Central Sarekat Islam) memutuskan perlu diadakan konsolidasi di Sulawesi Utara, yaitu melalui kongres wilayah dengan nama “Nationaal Celebes Congres” di Manado.
Kongres tersebut dipimpin langsung oleh Raden Mas Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto. Utusan dari Bolaang Mongondow adalah Unta Mokodongan, Pudul Imban, Mustafa Mokobombang, T. Dilapanga, dan Dapo Londa.
Masih pada tahun yang sama, 1923, HOS Tjokroaminoto mengirim Makmur Lubis ke Bolaang Mongondow. Lubis melakukan kurang lebih lima puluh kali rapat untuk mengkonsolidasi organisasi, yang totalnya dihadiri ribuan orang dari pelbagai kampung.
Salah satu hasil rapat-rapat tersebut adalah pembentukan pasar malam di Molinow yang dipadati masyarakat dari pelbagai penjuru. Setelah itu secara berturut-turut sekretariat didirikan, koperasi dibentuk, dan pendidikan mulai dirintis.
Struktur kepengurusan ditata kembali dengan menempatkan Makmur Lubis sebagai ketua sementara, Adampe Dolot wakil ketua, Salam Detu sekretaris, dan Saleh Mustafa selaku bendahara.
Pergerakan Makmur Lubis terendus oleh Residen Manado. Syahdan, pada 5 Desember 1923 paspor jalannya dicabut, ia dilarang mengadakan rapat, dan harus segera kembali ke Manado dengan kapal.
Ia dituding berniat menggulingkan kerajaan Bolaang Mongondow dan dituduh menyebar propaganda bahwa Pemerintah Belanda adalah penyebab dari kemiskinan rakyat.
“Bagaimana nanti nasib kelanjutan pergerakan Bolaang Mongondow, dan apakah seluruh hasil kerja keras itu bakal berantakan?” tulis Makmur Lubis di surat kabar Kemadjoean Hindia edisi 12/16 Februari 1924.
Kekosongan posisi ketua kemudian diisi oleh Adampe Dolot. Rupanya, kekhawatiran Lubis tak terbukti, sebab agenda organisasi terus bergulir. Adampe Dolot bersama Salam Detu mengajukan petisi kepada Pemerintah Kolonial atas nama Sarekat Islam Bolaang Mongondow dan beberapa daerah lainnya.
Tuntutan itu berkisar mengenai pajak yang mencekik leher rakyat, kerja paksa, dan meminta para pemimpin agama Islam dibebaskan dari pajak kerja rodi sebagaimana yang telah diberikan kepada Dunnebier dan lain-lain.
Masa kepemimpinan Adampe Dolot berlangsung selama delapan belas tahun lamanya. Sampai ia diinternir oleh Pemerintah Kolonial dan wafat di penjara Sukamiskin, Bandung, pada 1942.
100 tahun kesunyian: Unta melawan kapitalisme di Bumi Bolaang Mongondow
Kendati sudah tidak menjabat sebagai ketua umum setelah kedatangan Makmur Lubis, Unta Mokodongan masih bergiat membangkang pada Pemerintah Belanda. Ketika Adampe Dolot memimpin SI Bolaang Mongondow di Molinow, Unta tetap bergerak di Passi.
Unta bersama Willem Kadamong kerap tampil sebagai juru bicara bagi rakyat yang mengalami “penindasan dan pemerasan”.
Salah satu yang disoroti mereka adalah pungutan pajak yang dirasa tidak masuk akal terhadap anak-anak di bawah umur dan orang-orang penyandang disabilitas.
“Di mana keadilan? Kepada siapakah rakyat Mongondow mesti mencari perlindungan?” tanya Willem Kadamong mewakili Unta Mokodongan di surat kabar Medan Moeslimin edisi 1 Januari 1926.
Satu per satu loyalis Unta Mokodongan ditangkap dengan tudingan yang tidak manusiawi. Di Wangga, seorang bernama Gogondok dikurung selama beberapa hari hanya karena enggan melakukan kerja kuli berbayar untuk B.O.W. (sekarang setara Dinas Pekerjaan Umum).
Yang paling ganjil adalah penangkapan pada Bolaba Mokodongan di Passi. Pada 1925 Bolaba sibuk mencari kudanya yang hilang dan kemudian ditemukan. Tetapi justru karena itu dia dihukum dua tahun penjara.
“Kata ayah saya dulu, istal Bolaba mengoleksi kuda-kuda yang kekar dan laju larinya. Bolaba Mokodongan selalu menyediakan kendaraan operasional bagi aktivitas organisasi Unta,” kisah Uwin Mokodongan. Ia menerka, kriminalisasi yang terjadi pada Bolaba adalah upaya Pemerintah Kolonial mengadang ruang gerak Unta.
Salah satu gerakan besar yang dimobilisasi Unta Mokodongan adalah kritik atas kehadiran kapitalisme asing yang menyerobot lahan perkebunan warga di Kayumoyondi dan Tapaibeken tanpa izin pemilik tanah.
Tepat seratus tahun lalu, 26 April 1926, Unta mengadakan rapat besar di Passi yang dihadiri kurang lebih lima ratus orang yang juga diikuti oleh beberapa pejabat kerajaan. Musyawarah itu menetapkan mosi mengkritik kehadiran kapitalisme di Bolaang Mongondow.
Rapat susulan dilakukan pada 16 Mei 1926 di Poyowa Besar yang jumlah pesertanya dua kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Masih sama seperti pertemuan di Passi, Unta dan kader-kader Sarekat Islam mengkritik aktivitas kapitalisme yang ternyata tak hanya menggusur tanah rakyat di Kayumoyondi dan Tapaibeken, tapi juga di tempat-tempat lain.
Lebih dari itu, sidang di Poyowa Besar juga melahirkan mosi-mosi baru mengenai tindakan penyitaan aset yang sewenang-wenang, upah minim bagi para buruh di bawah tekanan Burgerlijke Openbare Werken (semacam dinas pekerjaan umum saat ini), dan pemberhentian jabatan terhadap para pemuka agama di Tabang yang secara lengkap diurai di surat kabar Medan Moeslimin edisi Juli 1926.
Akibat kekisruhan yang dibikin Unta Mokodongan, Pemerintah Kolonial mengirim intel untuk memata-matai setiap langkahnya.
“Pernah Unta Mokodongan menetap beberapa waktu di desa Popo. Desa dengan penduduk sebagian besar Nasrani itu dipilih sebagai tempat persembunyian bagi Unta yang memimpin banyak kader Sarekat Islam,” tutur Uwin, mengisahkan cara kakeknya menghindari persekusi penjajah.
Setelah 1926, nama Unta Mokodongan perlahan-lahan memudar dalam dokumen-dokumen yang membicarakan Sarekat Islam. Masa-masa itu pula organisasi tersebut kian terbelah menjadi warna merah dan putih.
Dalam hikayat yang diturunkan keluarga Unta, tatkala itu pelopor SI tersebut terjebak dilema untuk menentukan sikap. Bagaimanapun ia pernah berkorespondensi dengan kedua belah pihak yang berselisih; Unta pernah menimba pengajaran dari Tjokroaminoto yang mewakili “SI Putih”, tapi di sisi lain ia juga berutang terima kasih kepada redaksi Media Moeslimin yang terafiliasi dengan “SI Merah” karena kerap menerbitkan surat-surat mereka.
“Unta kecewa Sarekat Islam mengalami perpecahan,” ujar Uwin Mokodongan sembari menunduk dan menghela napas panjang.
“Menurut penuturan ayah saya, pihak keluarga kami saat itu mendukung Adampe Dolot untuk tetap melanjutkan kerja-kerja persyarikatan, dan lebih berhati-hati di kemudian hari.”
Dua mata uang perlawanan
“Unta Mokodongan dan Willem Kadamong adalah duet maut. Hampir mustahil membicarakan Unta tanpa menyebut nama Willem Kadamong,” jelas Riko Mokoginta kepada kami di Bilalang, Jumat, 12 Juni 2026.
“Unta memiliki dukungan massa yang besar, sedangkan Willem mempunyai kapasitas intelektual yang kuat,” imbuh Riko.
Riko sendiri adalah arsiparis dan pemerhati budaya yang memegang buku harian Willem Kadamong. Arsip itu dia peroleh dari Adisty Maria Lalenoh dan Ahmad Sofyan Kadamong, keduanya merupakan cicit dari sekretaris pertama Sarekat Islam di Bolaang Mongondow.
Buku harian tersebut berisi nama dan peristiwa penting berkenaan dengan aktivitas organisasi, yang tertulis lengkap sejak awal tahun 1920-an sampai 1970.
Willem Kadamong memang masyhur sebagai intelektual sekaligus arsiparis yang teliti mencatat setiap kejadian yang melintas di depan matanya. Bahkan perkara sewa lahan kelapa ia tulis dengan rinci.
Catatan tangannya menjadi saksi sejarah betapa Unta dan Willem kerap diintimidasi, bahkan dikriminalisasi karena terlalu nekat menyerang kapitalisme kolonial zaman itu. Salah satunya, segera setelah rapat yang Unta adakan di Tombolikat pada 2 Maret 1926, dijatuhilah hukuman denda kepada Willem Kadamong sejumlah 25 gulden, sedangkan Unta diganjar hukuman penjara.
Rupa-rupanya Unta dan Willem Kadamong tidak kapok. Segera setelah Unta bebas dari jeruji besi, mereka justru melanjutkan konsolidasi menentang kebijakan kapitalistik kolonial pada April dan Mei 1926.
Buntutnya, tanggal 29 Juni 1926, dijatuhkan denda kepada mereka berdua: Unta sejumlah 50 gulden, sedangkan Willem Kadamong 25 gulden. Pernah juga suatu ketika pada 1926, rumah Willem Kadamong diacak-acak, lalu disitalah surat-surat penting berkaitan dengan kepentingan organisasi.
Dan sekali lagi, Unta dan Willem Kadamong tidak juga kapok. Mereka tetap setia pada sikap subversif. Dapat diduga, keberanian itu terilhami dari sosok Loloda Mokoagow, yang pernah Willem Kadamong sebut-sebut dalam suatu artikel.
Dalam artikel tersebut, Willem hendak mengingatkan para aristokrat mengenai heroisme Loloda. Bahwa Kendati raja itu tak pernah tahu membaca dan menulis, tak pernah duduk di bangku sekolah, tetapi Datoe Binangkang ternyata “… bisa bertindak berdasarkan kebenaran dan kehendak Tuhan”.
Dalam pelbagai sumber yang kami peroleh, Willem Kadamong adalah orang Bolaang Mongondow pertama yang menyebut istilah kapitalisme dalam arsip-arsip masa lalu. Bagi Willem, spirit melawan eksploitasi pemilik kapital tidak ia gali dari Karl Marx atau Revolusi Bolshevik, melainkan lewat sejarah yang diwariskan secara turun temurun dari lidah orang Mongondow.
“Apa gunanya sekolah-sekolah itu jika hanya mendidik orang yang bakal menjadi alat-alat kapitalisme?” seru Willem Kadamong dalam surat kabar Media Moeslimin edisi 20 Februari 1926.
Seakan ia memberikan kita cermin untuk berkaca pada jati diri sejarah orang Mongondow, dengan cara mengingat perlawanan Datu Binangkang sang pembangkang yang dibenci kolonial.
Menyeberang ke Muhammadiyah dan idealisme yang Tak Bisa Dibeli
Dalam tesis Sabil Mokodenseho berjudul “Pendidikan dan Politik (Gerakan Sarekat Islam di Sulawesi Utara Periode 1920-1950)” tercatat bahwa Unta Mokodongan keluar dari Sarekat Islam pada 1930-an dan mendirikan Muhammadiyah tahun 1935. Unta memegang jabatan pucuk organisasi, dan Willem kembali mendampinginya sebagai sekretaris.
Menurut penuturan Riko Mokoginta, Unta dan Willem awalnya membaca kiprah Muhammadiyah lewat koran-koran. Kemudian mereka berangkat ke Gorontalo untuk mempelajari organisasi tersebut lebih dalam. Tekad mereka telah bulat, Muhammadiyah mesti dihadirkan di Bolaang Mongondow.
Prosesnya tidak mudah. Unta dan Willem Kadamong berkali-kali meminta persetujuan Raja Laurens Cornelis Manoppo. Terjadi tarik ulur yang begitu panjang dan berbelit-belit.
“Empat puluh lima kali (Unta dan Willem) bertemu raja. Barulah pertemuan ke-46, permohonan mendirikan organisasi itu disetujui,” jelas Riko Mokoginta ketika membaca catatan harian Willem Kadamong.
Bahkan sebelum permintaan itu disetujui, raja menawarkan jabatan struktural di kerajaan kepada Unta dan Willem, dengan harapan mereka tidak membuat keributan seperti ketika masih di Sarekat Islam dahulu. Tawaran jabatan itu ditolak. Bagi mereka pergerakan organisasi rupanya tidak bisa ditukar dengan kursi empuk kekuasaan.
“Dorang dua (mereka berdua) punya idealisme ini luar biasa,” komentar Riko Mokoginta.
Syahdan, pada 1936, Muhammadiyah menggelar tablig akbar pertama di rumah Unta, Passi. Dari dua ratus orang yang hadir, diambillah dua puluh empat orang sebagai pengurus organisasi. Tablig akbar selanjutnya dilaksanakan di Wangga, kampung halaman Willem.
Demikianlah khittah KH. Ahmad Dahlan tumbuh dan menyebar di Bumi Totabuan.
Menyembuhkan amnesia sejarah
Kisah Unta dan Willem terekam dalam tradisi lisan yang mengalir secara terbatas di lingkungan keluarga terdekat, dan beberapa bisa didapati di pelbagai koran lawas. Sementara itu narasi tentang pergerakan Sarekat Islam rasanya selalu didominasi oleh Adampe Dolot.
Akan tetapi, kenapa nama Unta seakan raib dari ingatan kolektif masyarakat Bolaang Mongondow?
“Barangkali karena masa jabatan Adampe Dolot enam kali lebih lama daripada Unta,” jawab Uwin Mokodongan, cucu pendiri Sarekat Islam Bolaang Mongondow sekaligus budayawan di Monibi Institute.
Dengan durasi kepemimpinan yang lebih lama, banyak buah organisasi yang Adampe Dolot wariskan dapat kita dapati sampai hari ini, seperti pendidikan dan koperasi.
Padahal kegigihan Unta dan Willem yang menolak aktivitas pemilik modal asing seratus tahun silam bisa menjadi cerita yang bisa mengilhami generasi muda hari ini. Bahwa kakek moyang kita ternyata tidak membisu seribu bahasa tatkala kekayaan negerinya dieksploitasi secara ekstraktif demi kepentingan para pemilik modal semata.
Pada sore paling cerah di bulan Juni, ketika aroma tanah lembap dan pohon pinus bersatu di TPU Lama, Kecamatan Passi Barat, tak ada satu pun dari kami yang bertanya kenapa tak ada epitaf di pusaran Unta.
Juga tak ada yang bertanya kenapa satu-satunya nama yang tiba di kepala kami ketika bicara SI bukanlah nama Unta. Tapi makam itu begitu sederhana. Dengan satu batu sekepalan tangan orang dewasa terpancak di tengah-tengahnya.
Padahal batu tidak bisa mengingat nama. Batu tak bisa bicara.
Sedangkan idealisme Unta Mokodongan dan Willem Kadamong adalah jalan sunyi. Dan kesunyian itu berusia seratus tahun lamanya.
Triwardana Mokoagow atau Tyo adalah intelektual muda Bolaang Mongondow Raya.
Tulisan ini merupakan bagian dari Kelas Belajar Zonautara.com yang digelar sepanjang Mei dan Juni 2026. Tyo salah satu peserta kelas tersebut.