ZONAUTARA.com – PDIP dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyampaikan pernyataan terkait penangkapan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (10/7). Penangkapan ini menjadi perhatian publik dan menimbulkan berbagai reaksi dari pihak terkait.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa partainya selalu mematuhi hukum dan mendukung proses hukum terhadap Etik. “PDI Perjuangan taat hukum, sehingga mendukung proses hukum yang dilaksanakan APH,” ujar Andreas dalam keterangannya. Namun, PDIP berharap agar proses tersebut berlangsung adil tanpa adanya tendensi politisasi atau kriminalisasi.
Di sisi lain, Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait penangkapan tersebut. Ia mengaku tidak dapat berkomentar banyak sebelum ada kejelasan mengenai kasus ini. “Kami belum bisa matur (bicara) banyak karena kita menunggu apa yang sebenarnya menjadi persoalan,” kata Eko pada Jumat (10/7).
Eko juga berharap situasi ini tidak mengganggu kinerja jajaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Ia menegaskan bahwa kegiatan pemerintahan harus berjalan seperti biasa sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. “Kami harapkan semua bisa berjalan seperti biasa terlebih dahulu dengan tenang,” tambahnya.
Penangkapan Bupati Etik Suryani dilakukan bersama empat orang lainnya dan mereka telah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta. Sesuai dengan prosedur, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang tertangkap. Ini merupakan kali keempat KPK melakukan OTT terhadap kepala daerah dalam waktu berdekatan, setelah insiden serupa di Muara Enim, Langkat, dan Kuansing.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
