ZONAUTARA.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menginginkan klarifikasi dari PDI Perjuangan (PDIP) mengenai peran sebagai partai penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Waketum DPP PSI Andy Budiman menegaskan pentingnya penjelasan agar masyarakat tidak bingung dengan istilah tersebut.
"Mungkin yang perlu diperjelas adalah kekuatan penyeimbang terhadap siapa? Dan apa bentuk nyata tindakan konkret sebagai kekuatan penyeimbang?" ujar Andy Budiman kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).
Menurut Andy, penjelasan dari PDIP krusial untuk memberikan kejelasan bagi publik mengenai sikap dan arah politik partai tersebut. Meski demikian, Andy menyatakan PSI menghormati pilihan politik PDIP. "Ibu Mega sebagai tokoh politik senior tentu punya pertimbangan tersendiri," tambahnya.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya menyampaikan bahwa posisi penyeimbang tidak bersifat taktis dan bukan hasil dari dinamika kekuasaan sesaat. Hal ini dinyatakan dalam surat internal bernomor 1275/IN/DPP/VI/2026, di mana Megawati menjelaskan kompleksitas sistem pemerintahan presidensial Indonesia.
Dalam surat itu, Megawati menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi, dan tidak mengenal oposisi dan koalisi sebagaimana diketahui dalam sistem ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi. Hal ini sejalan dengan pandangannya pada Kongres VI PDI Perjuangan di Kabupaten Badung, Bali, pada 1 Agustus 2025.
Diolah dari laporan Detik.
