ZONAUTARA.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama DPRD tengah menggodok wacana untuk mengaktifkan kembali pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri di daerah tersebut. Kebijakan ini masih dalam tahap wacana dan belum diterapkan secara resmi hingga saat ini.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan bahwa usulan pembayaran SPP ini masih dalam pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. “Masih menjadi pembahasan ya. Jadi, nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut,” kata Purwanto usai rapat di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (14/7).
Usulan ini tidak akan membebankan seluruh siswa untuk membayar SPP. Hanya siswa dari keluarga mampu atau yang masuk dalam kategori Desil 6 hingga Desil 10 yang akan dikenai biaya. Sementara itu, siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin Desil 1 sampai Desil 5 akan tetap mendapatkan pendidikan gratis.
Dinas Pendidikan Jawa Barat menyebut alasan pengaktifan kembali SPP ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang selama ini menjadi perhatian. Kepala Dinas Pendidikan, Purwanto, menyatakan bahwa sekolah-sekolah memerlukan dukungan anggaran tambahan agar dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, juga menambahkan bahwa reaktivasi SPP akan membuka ruang pendanaan baru untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
Namun, usulan ini masih menuai penolakan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan sejumlah anggota DPRD menyatakan belum sepakat dengan kebijakan pengaktifan kembali SPP. Fokus utama Pemprov adalah memastikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola secara efektif sebelum mempertimbangkan untuk menerapkan SPP kembali.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
