ZONAUTARA.com – Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan volume perdagangan karbon yang saat ini relatif rendah meski infrastruktur dan regulasinya dianggap telah memadai. Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Ary Sudijanto, menyebutkan bahwa volume perdagangan karbon telah mencapai sekitar 3,1 juta ton CO2 ekuivalen, dengan fokus utama pada proyek berbasis teknologi dan energi terbarukan.
Dalam Ekoniklim Talkshow 2026 di Wisma Habibie Ainun, Jakarta, Ary menjelaskan bahwa harga kredit karbon dari proyek efisiensi energi diperdagangkan sekitar Rp58.000 per ton CO2 ekuivalen, sementara dari proyek energi baru terbarukan (EBT) harganya bisa mencapai Rp144.000 per ton CO2 ekuivalen. Namun, nilai transaksi tersebut belum mencerminkan biaya sebenarnya yang dibutuhkan untuk mendorong dekarbonisasi.
Lebih lanjut, Ary menjelaskan bahwa ada 47 proyek yang terdaftar dalam SPEI (Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia) dengan emisi tahunan sekitar 4,6 juta ton CO2 ekuivalen. Proyek-proyek ini termasuk 26 proyek eks skema Clean Development Mechanism (CDM) yang akan ditransisikan ke mekanisme Paris Agreement.
Indonesia juga memiliki potensi proyek dekarbonisasi lainnya seperti carbon capture and storage (CCS) di Lapangan Abadi Masela dan implementasi biodiesel B50 yang diharapkan mampu memangkas emisi karbon hingga sekitar 44-47 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Di sektor energi terbarukan, potensi penurunan emisi dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 103 GW diperkirakan mencapai 140 juta ton CO2 ekuivalen.
Ary menegaskan bahwa untuk meningkatkan likuiditas pasar karbon, diperlukan implementasi perdagangan karbon yang solid melalui skema voluntary carbon market dan mekanisme Pasal 6 Perjanjian Paris. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan dan harga karbon nasional seiring bertambahnya volume transaksi.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.
