ZONAUTARA.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan alternatif untuk kegiatan Liga Aspal menyusul larangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terhadap penggunaan lahannya. Hal ini dilakukan untuk tetap menyediakan ruang olahraga bagi anak-anak di Jakarta.
Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI menghormati kewenangan PT KAI atas aset yang mereka kelola. Namun demikian, pemerintah tetap berkewajiban memastikan agar anak-anak Jakarta tidak kekurangan sarana olahraga. “Ini memang sepenuhnya kewenangan KAI dan saya sangat menghormati kebijakan yang diambil. Tetapi bagaimanapun anak-anak Jakarta membutuhkan sarana olahraga,” ujar Pramono pada Rabu (5/8).
Untuk menyelesaikan masalah ini, Pemprov DKI akan meningkatkan fasilitas di Ruang Pelayanan Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Borobudur dan lapangan sepak bola Borobudur, yang juga berada di kawasan Menteng. Kedua fasilitas ini dipersiapkan sebagai lokasi alternatif untuk kegiatan Liga Aspal bila lapangan sebelumnya tidak lagi dapat digunakan. “Kami akan sempurnakan fasilitasnya dan akan kami izinkan digunakan. Kalau Liga Aspal memang tidak bisa dipakai lagi, mereka bisa menggunakan RPTRA Borobudur maupun Lapangan Borobudur,” katanya.
Pramono mengungkapkan bahwa saat ini Jakarta memiliki sekitar 47 fasilitas lapangan sepak bola, dengan 14 di antaranya berupa stadion dan sekitar 33 lainnya berupa lapangan yang tersebar di berbagai tempat. Ia telah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk memperbaiki kualitas lapangan-lapangan tersebut agar masyarakat dapat lebih mudah berolahraga.
Sebelumnya, PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta menegaskan bahwa ruang Right of Way (ROW), yang merupakan milik jalur kereta api, tidak boleh digunakan untuk kegiatan olahraga atau aktivitas masyarakat lainnya. Franoto Wibowo, Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, menegaskan, “Keselamatan merupakan prioritas utama KAI. Area ROW adalah ruang milik jalur kereta api yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan operasional perkeretaapian, termasuk pemeliharaan, inspeksi, dan pengembangan prasarana.” Aktivitas publik di area ini berpotensi menimbulkan risiko tinggi bagi keselamatan dan mengganggu operasional perkeretaapian.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
