ZONAUTARA.com – Pada tanggal 13 Agustus 2026, berita utama di Indonesia berfokus pada upaya pembangunan infrastruktur signifikan oleh pemerintah, dengan ribuan jembatan dan proyek normalisasi kali yang sedang berlangsung. Selain itu, kebijakan penting terkait lingkungan, seperti larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, mendapat sorotan. Isu korupsi dalam sektor pajak juga menarik perhatian, mengingat dampak negatifnya terhadap ekonomi negara.
Pembangunan 874 Jembatan untuk Kemudahan Akses
Dikutip dari Antara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 874 jembatan gantung yang dibangun di 30 Polda untuk memfasilitasi akses bagi sekitar 2 juta orang. Pembangunan ini bertujuan untuk mempermudah transportasi bagi masyarakat serta mendukung kegiatan ekonomi di berbagai wilayah.
Baca selengkapnya di Antara – Top News →
Prabowo Resmikan Ribuan Infrastruktur Baru
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih hasil karya TNI-Polri, sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia. Proyek ini menunjang akses publik dan penyediaan air bersih, sekaligus merupakan wujud pengabdian institusi keamanan kepada masyarakat.
Baca selengkapnya di CNBC Indonesia – News →
Larangan Keras Pembukaan Lahan dengan Membakar
Dilaporkan oleh Tirto, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengeluarkan Surat Edaran yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kebakaran hutan selama fenomena El Nino dan melindungi kesehatan serta ekosistem.
Baca selengkapnya di Tirto.id →
Kasus Korupsi Pajak Libatkan Pegawai DJP
CNN Indonesia melaporkan, Kejaksaan Agung mengungkap dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam kasus korupsi transfer pricing oleh PT Toba Pulp Lestari. Penggunaan metode under invoicing menyebabkan kerugian negara mencapai Rp2 triliun.
Baca selengkapnya di CNN Indonesia – Nasional →
Dengan proyek infrastruktur besar yang sedang berlangsung dan kebijakan lingkungan yang tegas, fokus selanjutnya akan tertuju pada implementasi dan efek jangka panjang dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan.
