ZONAUTARA.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bitung, Melia Moesrin ikut geram karena nelayan tradisional kehilangan hari melaut akibat keterbatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar.
Melia menilai, pengusulan penambahan kuota BBM oleh pemerintah daerah belum tentu bisa mengurai persolan yang ada di hilir.
“Keterbatasan BBM untuk nelayan tradisional di Bitung perlu dilihat secara objektif. Jangan sampai penambahan solar subsidi juga tidak mempengaruhi situasi yang saat ini terjadi,” ucap Melia saat menghadiri Rapat Dengar Pendapatan (RDP) dengan Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (SAKTI) Sulawesi Utara di Kantor DPRD Kota Bitung, Rabu (26/08/2026) kemarin.
Politisi Golkar itu meminta agar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan merinci kembali kategori kapal-kapal yang mendapat bahan bakar minyak bersubsidi.
“Pendataan perlu dilakukan, agar supaya bisa mengetahui secara pasti apakah betul kuota BBM yang jadi pangkal masalah atau bukan,” tegasnya.
Diketahui, Wali Kota Bitung Hengky Honandar dikabarkan telah mengajukan penambahan kuota BBM jenis solar subsidi untuk nelayan pada beberapa bulan lalu.
Sebelumnya, kuota solar 940 kiloliter per bulan diusulkan menjadi menjadi 1.890 kiloliter.
Namun, surat pengajuan Wali Kota Bitung dengan Nomor: 500.5/643/WK itu hingga kini belum ditanggapi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
