ZONAUTARA.com – Referendum di Islandia mengenai kelanjutan pembicaraan keanggotaan dengan Uni Eropa masih menunjukkan hasil yang sangat ketat. Hingga saat ini, dari 153.197 suara yang telah dihitung dari total 270.000 pemilih terdaftar, sebanyak 50,1% menolak usulan pemerintah, sementara 49,9% menyatakan setuju. Publik penyiar RUV melaporkan bahwa hanya 435 suara yang memisahkan kedua kubu.
Pemerintah pusat-kiri yang dipimpin Perdana Menteri Kristrún Frostadóttir sebelumnya menjanjikan referendum ini dilakukan sebelum tahun 2027, namun dimajukan karena ketegangan internasional, termasuk ancaman Presiden AS Donald Trump terhadap Greenland. Meski demikian, perdebatan di negara kepulauan yang dihuni hampir 400.000 orang ini lebih banyak berkisar pada industri perikanan ketimbang kekhawatiran keamanan.
Islandia, yang saat ini sudah menjadi bagian dari pasar tunggal Uni Eropa dan zona bebas perbatasan Schengen, akan memasuki serikat pabean dan akhirnya menggunakan euro jika bergabung dengan Uni Eropa. Islandia mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa pada tahun 2009 setelah krisis keuangan 2008 dan kehancuran sistem perbankannya. Namun, permohonan ini ditunda ketika pemerintahan Euroskeptis berkuasa pada 2013, terutama karena masalah hak penangkapan ikan yang tetap jadi hambatan besar hingga sekarang.
Industri ikan dan maritim yang menyumbang hampir 40% ekspor Islandia dianggap sebagai alasan utama pemilih “tidak” yang khawatir akan kehilangan kontrol atas wilayah perikanan yang menguntungkan di bawah kebijakan perikanan bersama Uni Eropa. Rasa penasaran dan debat seputar posisi Islandia di dunia internasional pun semakin meningkat, ungkap Frostadóttir usai memberikan suara di ibukota pada hari Sabtu.
“Ini adalah hari yang luar biasa, kami telah menunggu bertahun-tahun untuk bisa memberikan suara,” ungkap Frostadóttir, sembari menambahkan bahwa pemerintahannya akan tetap melanjutkan pekerjaannya terlepas dari hasil referendum.
Pertanyaan dalam surat suara tersebut adalah: “Haruskah Islandia melanjutkan negosiasi akses dengan Uni Eropa?”. Pemungutan suara “Ya” bukan merupakan keputusan final untuk bergabung, melainkan langkah menuju perjanjian akses yang nantinya harus disetujui melalui referendum kedua. Sementara itu, suara “Tidak” tidak berarti menghalangi kemungkinan Islandia melanjutkan pembicaraan di masa depan.
Meski isu ekonomi mendominasi kampanye referendum, masalah keamanan juga menjadi sorotan. Islandia merupakan anggota pendiri Nato namun tidak memiliki militer dan mengandalkan sekutu untuk pertahanannya. Negara ini mendukung Ukraina selama invasi penuh Rusia dan para pejabat khawatir terhadap manuver maritim Rusia yang meningkat di dekat pulau tersebut. Ketertarikan Trump pada pengambilalihan Greenland juga menambah kekhawatiran terkait keamanan.
Diolah dari laporan BBC News.
