ZONAUTARA.com – Kementerian Haji dan Umrah memulai verifikasi menyeluruh terhadap sekitar 3.900 travel umrah guna mencegah praktik ilegal yang dapat merugikan jamaah. Kebijakan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Tangerang pada Rabu (2/9/2026).
Wakil Menteri Dahnil mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum memberikan izin baru bagi travel umrah. Verifikasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi travel yang memenuhi persyaratan dan memastikan mereka memiliki rekam jejak yang baik. “Belum pernah dan sampai dengan hari ini belum mengeluarkan izin baru untuk travel umrah. Sekarang itu travel umrah jumlahnya ada sekitar 3.900,” ujar Dahnil di acara Tanwir Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di asrama haji Banten.
Pemerintah akan menerapkan tindakan tegas terhadap travel dengan rekam jejak buruk, termasuk pemblokiran dan pencabutan izin. “Pasti, kami akan verifikasi ketat. Mana yang punya track record buruk akan kami blokir atau kami cabut izinnya,” tegas Dahnil.
Dahnil juga menyampaikan bahwa banyak ditemui travel yang tidak memiliki izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). “Banyak travel-travel yang sejatinya tidak berizin. Misalnya, mereka tidak punya izin travel umrah, bukan PPIU, tapi hanya travel wisata biasa,” tambahnya.
Kementerian Haji dan Umrah telah memblokir tiga travel yang merugikan jamaah, salah satunya Hanania Group yang terkait dengan 3.000 jamaah. Dahnil menekankan pentingnya masyarakat memastikan legalitas dan rekam jejak travel sebelum memilih jasa mereka, serta menghubungi Kementerian untuk informasi dan keamanan lebih lanjut.
Diolah dari laporan Antara – Top News.
