ZONAUTARA.com – Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi nasional terkait penanganan konflik yang tengah berlangsung di Papua. Usulan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus Papua DPD, Filep Wamafma, yang menekankan pentingnya perumusan peta jalan untuk penanganan konflik yang lebih terukur dan komprehensif.
“Harus ada evaluasi nasional penanganan konflik Papua dan menetapkan peta jalan penyelesaian dengan target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan,” ujar Filep dalam keterangannya pada Kamis (17/9). Pernyataan ini disampaikan dalam audiensi Pansus DPD di kantor Bupati Mimika yang juga dihadiri oleh perwakilan TNI, Komnas HAM, serta tokoh masyarakat setempat.
Pada kesempatan tersebut, Pansus mendalami berbagai aspek, termasuk kondisi pengungsi, korban kekerasan, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Mengacu pada data Komnas HAM, selama semester I 2026 tercatat 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua yang menyebabkan 59 orang tewas dan 50 orang luka-luka. Dari jumlah korban meninggal, 43 adalah warga sipil, delapan aparat TNI/Polri, dan delapan anggota kelompok sipil bersenjata.
Filep menekankan bahwa angka tersebut menggambarkan urgensi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi penyelesaian konflik bersenjata di Papua, dan mendorong pembentukan tim investigasi untuk mengusut sejumlah kasus kekerasan yang belakangan terjadi. “Presiden harus segera ambil keputusan yaitu dengan membentuk tim investigasi, atau tim rekonsiliasi atau tim dialog untuk memastikan Papua aman dan damai,” katanya.
Selanjutnya, ia menyatakan bahwa hasil temuan Pansus Papua DPD akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut. Filep menegaskan bahwa ukuran keberhasilan penanganan di Papua bukan hanya pada berhentinya konflik, melainkan pada kembalinya masyarakat ke kampung dengan aman, anak-anak bersekolah kembali, dan layanan kesehatan berjalan normal. “Jangan sampai masyarakat dipulangkan, tetapi sekolah belum berfungsi, fasilitas kesehatan belum tersedia, rumah belum dibangun dan kondisi keamanan belum memberikan rasa aman,” tambahnya.
Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.
