ZONAUTARA.com – Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dalam tata kelola hutan dan pembiayaan iklim melalui implementasi program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Langkah ini dibahas intens pada pertemuan regional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan bersama Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bali, pada 12–15 Oktober 2026.
Pertemuan yang bertajuk ‘REDD+ Community of Practice Regional Meeting for Asia-Pacific Countries’ tersebut dihadiri oleh para ahli, pejabat pemerintahan, dan praktisi kehutanan. Mereka berbagi pengalaman serta mengevaluasi capaian implementasi REDD+, selain juga merumuskan strategi penanganan deforestasi dan degradasi hutan.
Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menegaskan bahwa REDD+ memiliki peran penting dalam penguatan tata kelola iklim global sekaligus mendukung tata kelola kehutanan nasional. “Pertemuan ini menjadi wahana berharga untuk saling belajar dari pendekatan yang beragam, memperkuat jaringan profesional, serta menjajaki peluang kerja sama baru,” ujarnya dalam sambutan pembukaan pada 12 Oktober.
Dirk Nemitz, Team Lead AFOLU Sekretariat UNFCCC, menambahkan bahwa negara-negara yang telah menjalankan REDD+ selama lebih dari satu dekade dapat memanfaatkan pengalaman teknis mereka untuk memperkuat pelaksanaan program secara keseluruhan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa perkembangan kebijakan dan mekanisme internasional menuntut peningkatan koordinasi dan konsistensi pelaporan.
Selama empat hari, para peserta mendalami isu strategis seperti evaluasi implementasi REDD+ selama satu dekade, harmonisasi pelaporan dan pendanaan berbasis hasil, serta penguatan mekanisme pengaman. Pertemuan juga mencakup kunjungan lapangan ke lokasi restorasi mangrove di Bali untuk mempelajari praktik restorasi ekosistem pesisir yang berkelanjutan.
Diolah dari laporan Media Indonesia.
