ZONAUTARA.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, mengungkapkan alasan pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Faktor kesiapan kapasitas serta kompleksitas kendala teknis di lapangan menjadi pertimbangan utama keputusan tersebut.
“Bukan masalah bantuannya. Nanti teknis di lapangan ini juga banyak kendala-kendala. Masalah distribusi BBM dan sebagainya. Itu tidak serta-merta hanya alutsista, kemudian personel yang diberikan bantuan, tapi untuk sementara kita masih sanggup lah,” ujar Dudung dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dudung menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional akan membuka pintu bagi bantuan internasional, termasuk sudah ada tawaran bantuan personel dan helikopter dari Malaysia. Namun, pemerintah saat ini menilai penanganan masih dapat dilakukan oleh instansi domestik.
“Ya, sementara kita masih sanggup, ya. Negara kita masih sanggup. Itu ‘kan tadi saya katakan dari Malaysia akan memberikan bantuan. Artinya kalau ditetapkan bencana nasional, maka akan ada bantuan-bantuan dari asing,” ucap Dudung.
Dudung menambahkan bahwa penanganan karhutla telah dilakukan secara optimal oleh seluruh elemen pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Upaya pengerahan alat utama sistem senjata (alutsista) dan pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca terus dilakukan, bersamaan dengan penindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Berdasarkan data evaluasi bersama kepolisian, ada 97 perusahaan di Kalimantan dan Pulau Sumatera yang telah masuk dalam proses hukum terkait kebakaran hutan, terang Dudung.
Diolah dari laporan Tirto.id.
