ZONAUTARA.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara dan pejabat lainnya berpotensi mengarah kepada tindakan makar. Ini disampaikan pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” kata Prasetyo Hadi. Ia menyoroti bahwa aksi penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, serta akses ilegal sangat serius, mengingat aturan perundang-undangan telah jelas melarang tindakan semacam itu.
Tindakan dugaan penyadapan ini, menurut Prasetyo, dapat membahayakan kepentingan dan keselamatan negara. Meskipun demikian, pemerintah belum mengetahui motif di balik tindakan tersebut karena penyidikan masih berlangsung. “Jadi kita tidak mengerti juga apa yang menjadi motif dan tujuannya,” ujarnya.
Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto untuk menangani kasus ini secara objektif dan sesuai hukum. “Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi,” tutur Prasetyo.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga anggota Polri sebagai tersangka setelah penyelidikan mendalam terkait dugaan penyadapan ilegal. Tersangka tersebut, berinisial LSP, ASN, dan EH, ditahan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.
Diolah dari laporan Antara – Top News.
