ZONAUTARA.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui laporan panitia kerja terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. RUU ini akan dibawa ke pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna mendatang. Persetujuan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, di ruang rapat Komisi III DPR pada Rabu, 18 November 2026.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, yang juga Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, menyatakan bahwa ada 10 poin penting yang diatur dalam RUU ini. Poin-poin tersebut merupakan hasil pembahasan panja terhadap 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pembagiannya mencakup DIM tetap sebanyak 160, DIM redaksional sebanyak 135, DIM substansi sebanyak 40, DIM dihapus sebanyak 44, dan DIM substansi baru sebanyak 18.
“Di sela-sela pembahasan, panja terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat serta ahli untuk memperkaya pembahasan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” tegas Habiburrokhman.
Poin utama yang dibahas meliputi prinsip hukum perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan HAM. Selain itu, ruang lingkup tindak pidana termasuk penipuan dan penggelapan terkait teknologi informasi juga menjadi perhatian utama.
Pembahasan juga mencakup penegasan ancaman pidana, tata cara perampasan aset, pelindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, dan upaya pengembalian aset kepada korban tindak pidana. Pengelolaan aset oleh badan kompeten dan independen, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, serta pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan akuntabilitas juga merupakan bagian dari RUU ini.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.
