Hanya 4 dari 20 Anggota DPRD Sitaro hadir di Upacara Peringatan Proklamasi RI tahun 2025, warga pertanyakan komitmen

ZONAUTARA.com — Dari total 20 anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), hanya empat orang yang hadir dalam upacara Peringatan Detik Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Hal ini memunculkan kekecewaan masyarakat yang mempertanyakan keseriusan para wakil rakyat tersebut dalam menjalankan tugas kenegaraan. 

Menurut keterangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, undangan telah dikirimkan secara resmi kepada seluruh anggota DPRD. Namun, mayoritas legislator tidak menunjukkan kehadiran mereka dalam momen sakral tersebut.

“Sangat miris, undangan negara saja tidak dipenuhi, apalagi undangan rakyat. Seharusnya apapun kesibukan, harus disempatkan hadir. Ini kan momen bersejarah, bukan sekadar hajatan tetangga,” kritik Stenly, warga Kecamatan Siau Timur, kepada Zonautara.com.

Stenly juga menilai bahwa sikap yang ditunjukkan para wakil rakyat semakin menjauhkan mereka dari simpati masyarakat.

“Kalau ini karena dampak Pilkada lalu, seharusnya mereka sudah dewasa. Di tingkat nasional saja berbeda-beda partai bisa bersatu untuk hormati negara,” tambahnya. 

Sekretaris Daerah Sitaro, Denny D. Kondoj, melalui pesan WhatsApp pada Senin (18/8) menerangkan bahwa seluruh anggota DPRD Sitaro telah diundang melalui surat resmi orang per orang.

“Sebetulnya baik pimpinan maupun anggota DPRD kami undang dengan surat kepada masing-masing secara perorangan. Kami tidak tahu mengapa hanya empat orang yang hadir,” ujarnya.

“Namun, ada informasi bahwa kader PDI Perjuangan mengikuti upacara khusus dalam rangka HUT RI,” tambah Kondoj. 

Ketua DPRD Sitaro, Djon Ponto Janis, saat dikonfirmasi, juga mengaku tidak mengetahui alasan pasti ketidakhadiran sebagian besar anggota dewan. Ia menyebut bahwa sejumlah anggota dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, yakni Pulau Tagulandang dan Biaro, mengikuti upacara peringatan dan membacakan teks Proklamasi di empat kecamatan. 

Dari 20 anggota DPRD, terdapat tujuh orang yang berasal dari Dapil III. Artinya, masih ada 13 anggota dari Dapil I dan II (Pulau Siau dan sekitarnya) yang seharusnya bisa hadir dalam upacara di pusat kabupaten, namun hanya empat yang hadir.

“DPRD adalah mitra pemerintah. Seharusnya komunikasi tidak terputus, karena hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Janis. 

Adapum keempat anggota DPRD yang hadir dalam upacara pada 17 Agustus tersebut adalah Djon Ponto Janis (Ketua DPRD, dari PDI Perjuangan), Selmina Papuas (Partai Golkar), Heddy Wem Janis (Partai NasDem) dan Youlanda Halim (Partai Perindo).

Menurut Janis, kehadiran empat anggota ini sudah mewakili masing-masing fraksi yang ada di DPRD Sitaro. 

Zonautara.com juga menghubungi Alfrets Ronald Takarendehang, salah satu pimpinan DPRD yang tidak hadir. Lewat pesan WhatsApp, ia menyampaikan telah menerima undangan sejak Kamis pukul 14.00 WITA, namun tidak bisa hadir karena sedang sakit.

“Sakit dua hari, jadi tidak bisa menghadiri. Ini bukan disengaja dan sudah disampaikan ke Ketua Fraksi,” tulis Takarendehang, Senin, 18 Agustus 2025. 

Sementara itu, Hendra, warga Kecamatan Siau Barat, mengingatkan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Kalau tidak bisa sejalan, maka tidak akan ada pembangunan. Dan jika pembangunan tidak jalan, kesejahteraan rakyat hanya jadi harapan kosong. Kami minta DPRD jangan abaikan kepentingan rakyat hanya demi kepentingan partai,” tegas Hendra.

Ia juga mengimbau agar tidak ada ego pribadi yang merusak keharmonisan antarlembaga.

“Kepentingan rakyat harus di atas segalanya. Mari saling menghormati supaya tidak ada yang jadi korban dari tarik-menarik kepentingan,” tutupnya.