ZONAUTARA.COM – Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Utara menegaskan pentingnya perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulut terhadap kesejahteraan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Demikian hal tersebut disampaikan saat memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna terkait Ranperda Perubahan APBD Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2025, Rabu (20/8/2025).
Juru bicara Fraksi PDIP, Pierre Makisanti, menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi rakyat, selain dua sektor prioritas lainnya yaitu pendidikan dan kesehatan.
Ia menegaskan alokasi anggaran untuk UMKM harus diperkuat agar tetap memberikan keuntungan bagi koperasi rakyat serta meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat kecil.
“Fraksi PDIP mengharapkan alokasi anggaran kepada UMKM mendapat perhatian lebih agar sektor ini tetap menjadi penopang ekonomi serta memberi keuntungan terhadap koperasi rakyat,” ujar Pierre.
Selain itu, Fraksi PDIP menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Pemprov Sulut didorong memperkuat fungsi pengawasan, baik internal maupun eksekutif, sehingga APBD benar-benar efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Fraksi PDIP juga mengingatkan bahwa APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan amanat rakyat yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Oleh karena itu, Pemprov Sulut diminta mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah melalui kebijakan restribusi, pemberdayaan berbasis data yang akurat, serta pengembangan potensi lokal.
“Pemerintah provinsi dapat menggunakan APBD untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Pierre.
Di akhir pandangan umum, Fraksi PDIP menyatakan menyetujui Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tingkatan selanjutnya.
***
