ZONAUTARA.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Perum Bulog untuk menyerap jagung pipilan kering dalam negeri minimal sebanyak 1 juta ton melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026. Namun, pengamat pertanian Khudori menilai kebijakan ini berpotensi mendorong kenaikan harga jagung hingga melebihi harga pokok penjualan (HPP), yang berdampak pada peternak dan pabrik pakan.
Khudori menyatakan, penyerapan besar-besaran dilakukan di saat panen raya. Hal ini sangat mungkin menaikkan harga jagung lebih tinggi dari HPP yang ditetapkan pemerintah. “Melakukan penyerapan besar-besaran di musim yang panen sekarang, kan, sekarang lagi panen raya untuk jagung itu, sangat mungkin harganya akan naik tinggi, lebih tinggi dari HPP, harga pembelian pemerintah yang sekarang,” ujar Khudori melalui sambungan telepon pada Jumat (17/4/2026).
Khudori juga mengkritik strategi pemerintah yang tidak fokus pada harga pasar. Ia menyarankan agar Bulog hanya membeli jagung ketika harganya jatuh di bawah HPP, yaitu Rp5.500. Ia menyebut, “Dampaknya harga akan tinggi dan itu dampaknya lagi-lagi ke peternak dan pabrik pakan sebetulnya.”
Lebih lanjut, Khudori mengingatkan potensi kesalahan serupa yang terjadi dalam penyerapan gabah oleh Bulog pada 2025, jika pemerintah tidak mementingkan kualitas dalam penyerapan jagung. “Menurut saya, kebijakan seperti ini, ya enggak mendidik. Bahwa mungkin jangka pendek menguntungkan petani, ya. Tapi itu enggak mendidik,” katanya.
Potensi kerugian juga bisa terjadi jika petani lebih mengejar kuantitas daripada kualitas. Menurut Khudori, hal ini berisiko meninggikan harga pokok pengadaan jagung oleh Bulog dan menambah biaya yang harus ditanggung pemerintah, termasuk biaya manajemen dan bunga bank.
Diolah dari laporan Tirto.id.
