ZONAUTARA.com – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 berkomitmen mengawal penggunaan dana haji agar dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan jemaah. Komitmen ini disampaikan agar seluruh layanan yang diterima jemaah selama pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan dan tidak ada kesenjangan antara janji dengan kenyataan di lapangan.
“Hari ini kami dari Tim Pengawas Haji DPR RI akan berangkat menuju Arab Saudi untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini,” kata Anggota Timwas Haji DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Minggu (17/5).
Pengawasan dianggap penting karena jemaah membayar biaya haji dengan harapan memperoleh pelayanan layak selama menjalankan ibadah. Untuk menjamin hal tersebut, Timwas Haji DPR akan memeriksa langsung kualitas hotel, transportasi, katering, hingga layanan kesehatan yang disediakan.
Anggota Timwas Haji DPR 2026, Selly Andriany Gantina, menyebut telah menerima laporan mengenai fasilitas hotel yang tidak layak. “Ada beberapa hotel yang kabarnya sangat tidak layak untuk dilanjutkan di beberapa tahun yang akan datang. Mungkin hal-hal itu yang menjadi perhatian kita,” ujarnya, Sabtu (16/5).
Selain fasilitas hotel, kapasitas kamar yang melebihi jumlah seharusnya juga menjadi sorotan. Kontrak Kementerian Haji dengan vendor menetapkan satu kamar berkapasitas empat tempat tidur, namun ada yang mencapai enam buah. “Informasi yang masuk kepada kami di DPR, ada beberapa jemaah yang memang mengalami overkapasitas, terutama di sektor 4 maupun sektor 9,” tambahnya.
Tak hanya itu, layanan katering juga menjadi bahan evaluasi karena meskipun sudah menyajikan menu nusantara, tetapi masih dianggap monoton oleh jemaah.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
