ZONAUTARA.com – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa tidak ada urgensi untuk mengubah batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disepakati berada di bawah 3%. Dalam pertemuan yang berlangsung di DPR RI pada Rabu (20/5/2026), Misbakhun menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada kesepakatan politik untuk melakukan perubahan terhadap aturan defisit tersebut.
“Soal defisit kan kita mempunyai aturan. Selama ini pemerintah selalu berada dalam tingkat defisit yang disepakati bersama di bawah 3%,” katanya. Misbakhun menjelaskan bahwa undang-undangnya masih mengatur hal itu dan tidak ada keinginan politik untuk merevisi batas defisit yang ada. “Gak ada urgensi mengubah defisit, tidak ada,” ujarnya menegaskan.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada DPR pada hari yang sama. Misbakhun mengungkapkan bahwa hal ini merupakan langkah baru, sebab biasanya kerangka ekonomi tersebut dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Presiden.
“Pembacaan kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden. Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru memang,” katanya. Misbakhun menambahkan bahwa pembahasan KEM-PPKF pada tanggal 20 Mei bertindak sebagai putaran awal pembahasan APBN.
Misbakhun menyatakan bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk membacakan KEM-PPKF secara langsung menunjukkan keseriusan dalam menyampaikan kebijakan APBN kepada masyarakat. Kerangka besar ekonomi ini sangat penting bagi negara sebesar Indonesia, yang memiliki produk domestik bruto (PDB) mencapai lebih dari Rp 23.000 triliun.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
