ZONAUTARA.com – Ribuan mahasiswa, guru, dan aktivis sosial bergabung dalam demonstrasi menolak kebijakan penghematan anggaran pemerintah Presiden Chili José Antonio Kast. Protes yang berlangsung di Santiago pada Rabu (3/6/2026) ini awalnya berjalan damai hingga akhirnya berubah menjadi bentrokan dengan aparat kepolisian. Kebijakan yang diprotes adalah pemangkasan anggaran pendidikan sebagai bagian dari program penghematan negara yang dinilai mengorbankan sektor publik demi pengetatan fiskal.
Demonstrasi ini merupakan salah satu yang terbesar sejak Kast menjabat sebagai Presiden Cile pada 11 Maret 2026. Kebijakan pembatasan pengeluaran publik yang direncanakan Kast mengarah pada pemangkasan sekitar US$6 miliar dalam 18 bulan serta pengurangan hampir 3% di semua kementerian. Langkah ini menuai kritik dari banyak pihak, termasuk oposisi dan sebagian anggota koalisi.
Aksi protes diorganisir oleh Confederation of Chilean Students dan mendapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk serikat guru dan organisasi pelajar. Mereka membawa spanduk dan meneriakkan tuntutan agar pemangkasan anggaran pendidikan dibatalkan. Kerusuhan terjadi ketika demonstran dan polisi saling bentrok, dengan aparat menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa, sementara demonstran melempar batu.
Konflik ini menyebabkan blokade ruas jalan utama di Santiago dan penutupan beberapa stasiun kereta bawah tanah demi alasan keamanan. Mario Aguilar, Presiden Serikat Guru Cile, menuding pemerintah sengaja memprovokasi situasi untuk membenarkan tindakan represifnya. “Pemerintah berupaya memprovokasi ini, menciptakan situasi ini untuk membenarkan represi,” kata Aguilar sebagaimana dilansir ABC News.
Selain pemotongan anggaran pendidikan, demonstran menentang Rancangan Undang-undang Rekonstruksi Nasional yang mengurangi pengeluaran negara dan memperkuat strategi pemulihan ekonomi. Protes terhadap rancangan undang-undang yang disebut “mega-reform” ini berlanjut meskipun telah disetujui majelis rendah parlemen dan menuju tahap pembahasan di Senat.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
