ZONAUTARA.com – Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yudha, menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam intervensi penerbitan Sertifikat Laik Higenis dan Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dapur makanan bergizi gratis (MBG) milik Polres Parepare belum memperoleh SLHS dikarenakan belum beroperasi penuh.
“Untuk mendapatkan SLHS itu, harus beroperasi dulu untuk pengambilan sampel. Kalau belum beroperasi, apanya yang mau diambil sampel,” kata Indra kepada CNNIndonesia, Jumat (12/6).
Kepala SPPG Polres Parepare, Muhammad Nur Akram Mulha, menjelaskan bahwa penerbitan SLHS memerlukan pengambilan sampel makanan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang dilakukan saat dapur beroperasi. “Memang harus diurus saat operasional berjalan dan Dinkes harus melihat langsung proses pengolahan hingga pendistribusian makanan, untuk memastikan semuanya sesuai standar,” ucap Akram.
Akram memaparkan bahwa SPPG telah melewati seluruh tahapan pemeriksaan yang diperlukan untuk mendapatkan SLHS. Pengujian sampel dan inspeksi kesehatan lingkungan telah sesuai standar sehingga kini tinggal menunggu penerbitan sertifikat dari Dinas Kesehatan.
Makanan yang dihasilkan oleh dapur MBG ini melayani sekitar 1.839 penerima manfaat, termasuk siswa PAUD, SD, SMP, SMA, serta peserta posyandu. Akram menambahkan bahwa semua makanan harus diuji keamanan oleh petugas food safety sebelum didistribusikan.
Diolah dari laporan CNN Indonesia.
