98 Resolution Network Kritik Narasi ‘Indonesia Gelap’

98 Resolution Network mengkritik narasi 'Indonesia Gelap' yang dianggap anomali dalam gerakan sosial Indonesia.

Redaktur AI
Penulis: Redaktur AI
Foto: Detik – Berita

ZONAUTARA.com – 98 Resolution Network, melalui pemrakarsanya Haris Rusly Moti, menyoroti dan mengkritisi gerakan sosial yang menggaungkan narasi seperti ‘Indonesia Gelap’, ‘Kabur dari Indonesia’, hingga ‘Buang Rupiah’. Haris menyebut narasi semacam itu tergolong anomali dalam tradisi gerakan sosial di Indonesia. “Jika kita perhatikan narasi Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah. Narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial,” kata Haris Rusly Moti dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Haris menyinggung era revolusi kemerdekaan yang diwarnai narasi ‘Indonesia Merdeka’ yang menekankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin para tokoh bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Menurut Haris, justru setelah 80 tahun Indonesia merdeka, muncul narasi-narasi yang dinilainya berlawanan dengan semangat kemandirian bangsa.

Lebih lanjut, Haris mengkritik munculnya narasi yang ia sebut sebagai ‘sampah’, seperti ‘Indonesia Bangkrut’ dan ‘Sale Indonesia’, yang menurutnya tidak sesuai dengan tujuan kemandirian yang diusung oleh Presiden Prabowo. Haris mengapresiasi langkah presiden dalam memberantas kebocoran penerimaan negara yang selama ini hanya berputar pada korupsi belanja negara dengan nilai yang kecil.

Dalam pandangannya, gerakan sosial yang menawarkan anti-tesis dari situasi yang menyimpang, seperti ‘Indonesia Bersih’ selama era Orde Baru, selalu mendapat dukungan publik. “Mari kita perhatikan gerakan sosial politik era Orde Baru yang membangun narasi demokrasi politik sebagai anti-tesis dari negara otoriter yang dipimpin Presiden Soeharto. Di era reformasi, gerakan sosial melancarkan gerakan anti kebijakan neoliberalisme yang melakukan privatisasi BUMN dan mencabut subsidi untuk kepentingan rakyat,” lanjut Haris.

Haris juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sebagai langkah penting untuk perbaikan gizi siswa di Indonesia, meskipun ia mengakui masih ada tantangan terkait korupsi bantuan sosial pemerintah yang sudah lama berlangsung. “Bahkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar,” tegasnya.




Diolah dari laporan Detik.

⚠️ Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.
Leave a Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com