ZONAUTARA.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani sebuah nota kesepahaman (MoU) damai dengan Iran di Istana Versailles, Prancis, Rabu (17/6), yang disebut sebagai kemunduran besar bagi strategi geopolitik Washington. Kesepakatan ini merupakan pengakuan bahwa AS gagal memenuhi target-target utamanya di Timur Tengah meskipun telah melakukan operasi militer besar sejak tahun lalu.
MoU yang terdiri dari 14 klausul perdamaian ini menghapus banyak garis merah yang sebelumnya ditetapkan oleh AS. Jika dibandingkan dengan dokumen negosiasi 2025 sebelum aksi militer terhadap fasilitas nuklir Teheran, Trump kini melunak dalam perjanjian terbaru ini. “Hanya orang dengan pengabaian sejarah yang sejajar seperti Donald Trump yang mau menandatangani perjanjian damai Amerika dengan Iran di Versailles, tempat yang menjadi sinonim bagi penghinaan nasional,” sebut Patrick Wintour, Editor Diplomasi, menyoroti ironi lokasi penandatanganan tersebut.
Pada draf perjanjian 2025, Washington menuntut agar Iran tidak memiliki kapasitas pengayaan uranium domestik. Namun, dalam KTT G7 di Évian, Trump mengakui hak Iran untuk melanjutkan pengayaan uranium domestik. AS juga melonggarkan aturan pengawasan dengan mengizinkan pengenceran stok uranium di Iran di bawah pengawasan IAEA. Selain itu, AS terpaksa membuka pembebasan sanksi sektor jasa keuangan, perbankan, transportasi, dan asuransi maritim demi mengaktifkan kembali izin ekspor minyak Iran.
Miad Maleki, mantan pejabat Departemen Keuangan AS dan peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies, menjelaskan, “Memperluas otorisasi ke transaksi keuangan akan meretakkan arsitektur inti dari sanksi minyak dan finansial AS terhadap Iran.” Meskipun konsesi ini hanya untuk membujuk Iran membuka kembali Selat Hormuz, penyerahan kendali penuh kepada Iran dan Oman dalam 60 hari dianggap sebagai risiko strategis.
Sementara itu, skema dana rekonstruksi Iran senilai US$350 miliar yang digagas AS berpotensi gagal karena Washington menolak menyumbang. Sebaliknya, pencairan aset Iran yang dibekukan di luar negeri sebesar US$24 miliar dinilai tidak memadai untuk mengatasi krisis ekonomi Teheran. Banyak diplomat menyebut kesepakatan ini tidak lebih baik dari perjanjian JCPOA era Obama, karena ruang lingkup pembatasan nuklir masih menggantung tanpa komitmen yang kuat dari Iran.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia.
