ZONAUTARA.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya rapat internal dalam jaringan melalui aplikasi Zoom pada Kamis (9/7/2026) yang disebut-sebut mengarahkan untuk mencari kesalahan polisi. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengklarifikasi kabar ini sebagai respons terhadap pesan yang beredar mengenai kesimpulan rapat yang memerintahkan Kajari hingga Kajati untuk mencari kesalahan pihak kepolisian dan melaporkan perkembangannya.
Anang Supriatna menjelaskan, “Kalau yang beredar, apa katanya Zoom, gak ada. Gak ada Zoom apa pun karena baru mau Zoom itu mengarahkan supaya bekerja hati-hati, rencananya begitu,” saat memberikan keterangan pada Kamis (9/7/2026). Ia menambahkan bahwa undangan untuk rapat Zoom sebagai pengawasan rutin memang telah beredar, namun agenda tersebut dibatalkan karena diisukan mengarah pada hal-hal yang tidak baik.
“Sudah beredar seolah-olah Zoom-nya mau ngarah ke mana-mana. Untuk inilah, itulah. Makanya dibatalkan daripada jadi fitnah. Malah keluarnya, keluarnya seolah-olah ada kesimpulannya ini, (padahal) gak. Gak pernah, Zoom-nya tidak ada,” tegas Anang lebih lanjut. Menurutnya, Kejagung memang sering mengadakan rapat melalui Zoom setiap dua minggu dalam rangka pengawasan melekat (Waskat).
Isu mengenai kesimpulan Zoom meeting ini mencuat di tengah beberapa penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipidkor Polri terkait dengan dugaan kecurangan dalam penyaluran batu bara untuk PLTU, kasus Asabri, dan kasus Krakatau Steel. Penggeledahan tersebut dilakukan di berbagai lokasi, termasuk restoran Prancis de’Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/7/2026).
Pada saat yang berdekatan, Kortas Tipidkor Polri juga menggeledah tempat penukaran uang Koin Money Changer karena diduga terkait tindak pidana pencucian uang dalam sejumlah kasus tersebut. Penyelidikan juga dilakukan di sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026) dini hari. Beredar informasi bahwa restoran dan rumah mewah tersebut adalah milik JAM Pidsus, Febrie Adriansyah. Namun, hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Kortas Tipidkor Polri maupun Kejagung mengenai hal ini.
