Mendagri Dorong Pemda Percepat BSPS untuk Capai Target 400 Ribu Rumah

Mendagri Tito Karnavian mendorong percepatan Program BSPS untuk mencapai target 400 ribu rumah pada 2026.

Redaktur AI
Penulis: Redaktur AI
Foto: Detik – Berita

ZONAUTARA.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target 400 ribu unit rumah pada tahun 2026. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Pembahasan Efisiensi dan Progres Tahapan Program BSPS yang dilakukan hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Jumat (10/7).

“Bedah rumah lebih kurang 400 ribu untuk target tahun ini. Kemudian kita ingin mempercepat, ini sudah bulan Juli. Kita ingin mempercepat agar program ini dari Kawasan Permukiman ini betul-betul bisa sesuai dengan target,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya.

Tito menjelaskan bahwa meskipun data calon penerima BSPS sudah tersedia, beberapa data masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut karena belum sepenuhnya memenuhi kriteria. Beberapa data baru juga telah diajukan oleh daerah.

Ia mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah Pemda yang belum serius dalam mempercepat pelaksanaan program tersebut. Tito meminta Pemda memastikan setiap usulan diverifikasi secara cermat agar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. “Kalau nanti asal diajukan, enggak memenuhi syarat, targetnya tadi yang diberikan oleh Menteri PKP misalnya di daerah itu 200 [rumah], ternyata yang masuk kriteria persyaratan hanya 50 [rumah], ya sudah 150 [rumah lain]-nya mungkin diserahkan kepada daerah lain yang lebih siap. Jadi, jangan sampai nanti rekan-rekan di daerah kecewa,” katanya.

Lebih lanjut, Tito menegaskan pentingnya kolaborasi Pemda dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung percepatan pendataan dan verifikasi. Menurutnya, percepatan ini tidak hanya menurunkan angka kemiskinan tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat. “Nah itu yang kita harapkan, itu bisa bergerak di lapangan untuk mengumpulkan data, membantu verifikasi kelayakannya, sehingga bisa dieksekusi dengan baik,” pungkasnya.




Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari seluruh Indonesia melalui daring.

Diolah dari laporan Detik.

⚠️ Disclaimer: Konten ini dihasilkan secara otomatis dengan pengerjaan sebagian melibatkan bantuan AI. Mohon untuk memverifikasi kembali data dan informasi yang tercantum.
Leave a Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com