ZONAUTARA.com – Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026), umumnya diwarnai upacara resmi dan berbagai kegiatan seremonial.
Namun, Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulawesi Utara, Taufik M. Tumbelaka, memilih menghabiskan momentum tersebut dengan menemui langsung warga di Pulau Bunaken.
Sedianya, Tumbelaka dijadwalkan menghadiri upacara di Kantor Gubernur Sulawesi Utara sebagai perwakilan keluarga besar almarhum ayahnya, Frits Johannes (FJ) Tumbelaka, Gubernur pertama definitif Sulawesi Utara sekaligus salah satu tokoh penting dalam pembentukan provinsi tersebut.
Namun, Tumbelaka memilih meninggalkan agenda seremonial itu. Dengan membawa perlengkapan seadanya dan ditemani seorang wartawan, alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menyeberang menuju Pulau Bunaken.
Keputusan itu diambil setelah dirinya menerima banyak laporan dari warga dan pelaku usaha di Bunaken terkait gangguan pasokan listrik yang berlangsung lama.
Sejak Minggu (16/8/2026) sore, ponsel Tumbelaka disebut terus menerima pesan dari warga Bunaken. Mereka melaporkan pemadaman listrik yang berlangsung lebih dari 10 jam.
Kondisi tersebut terjadi ketika Bunaken tengah memasuki periode ramai kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik.
Pemadaman listrik berkepanjangan tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kenyamanan wisatawan yang sedang menikmati salah satu destinasi wisata unggulan Sulawesi Utara tersebut.
Keluhan warga kemudian meluas di media sosial. Kondisi itu mendorong Tumbelaka untuk melihat langsung situasi di lapangan dan menyerap aspirasi masyarakat.
“Situasi ini sangat parah dan tidak bisa dibiarkan,” tegas Tumbelaka saat berada di Bunaken.
Kritik terhadap PLN
Setelah melihat langsung kondisi yang terjadi, Tumbelaka mengkritik penanganan gangguan listrik yang dinilainya belum menunjukkan respons yang memadai.
Kritik tersebut ditujukan kepada jajaran manajemen PT PLN (Persero) di Sulawesi Utara. Menurutnya, persoalan pasokan listrik di Bunaken semestinya mendapat perhatian khusus karena pulau tersebut merupakan salah satu destinasi pariwisata internasional yang menjadi wajah Sulawesi Utara.
Tumbelaka juga menyinggung teguran keras yang sebelumnya disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu. Menurut dia, teguran tersebut belum terlihat memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan pelayanan PLN di Sulawesi Utara.
Ia menilai gangguan listrik berkepanjangan di kawasan wisata prioritas menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem kelistrikan.
Terlebih, pemadaman terjadi bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara pada September mendatang.
“Gagal menjaga pasokan listrik di area vital pariwisata internasional sama saja merusak reputasi daerah dan mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata publik global,” ujarnya.
Minta Direksi PLN Turun Tangan
Tumbelaka meminta Direksi PLN di tingkat pusat segera turun tangan untuk mengevaluasi kinerja jajaran manajemen PLN di Sulawesi Utara.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan persoalan gangguan listrik di kawasan strategis seperti Bunaken tidak kembali terulang, terutama ketika aktivitas pariwisata sedang meningkat.
Ia juga mendesak adanya tindakan tegas apabila evaluasi menemukan kelalaian atau ketidakmampuan dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.
Jika kualitas pelayanan tidak kunjung mengalami perbaikan, Tumbelaka meminta pimpinan PLN di daerah yang dinilai bertanggung jawab atas persoalan tersebut dievaluasi dan, bila diperlukan, diganti.
“Kalau pelayanan publik seperti ini tidak kunjung berbenah, pimpinan PLN setempat yang bertanggung jawab harus dievaluasi dan bila perlu diganti atau diberhentikan,” tegasnya.
Bagi Tumbelaka, persoalan listrik di Bunaken bukan sekadar gangguan teknis, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat, pelaku usaha, serta citra Sulawesi Utara sebagai salah satu tujuan wisata unggulan Indonesia.
