ZONAUTARA.com – Wilayah otonom Bougainville di Papua Nugini berencana memproklamasikan kemerdekaan penuh pada tahun 2030 mendatang. Bougainville, yang terletak di kawasan Pasifik dekat Indonesia, telah menetapkan transisi awal menuju pemerintahan mandiri pada 2027 sebagai bagian dari persiapan menuju status sebagai negara berdaulat.
Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, mengumumkan komitmen tersebut berdasarkan Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, dan berbagai kesepakatan pasca-referendum. Menurut laporan Islands Business, pengumuman ini sejalan dengan hasil referendum yang mendorong kemerdekaan dan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta menjaga stabilitas kawasan.
“Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini,” tegas Presiden Toroama.
Bougainville akan memasuki periode pemerintahan mandiri mulai 1 September 2027 sesuai Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini. Pada fase ini, Bougainville akan mulai mengelola institusi, tata kelola pemerintahan, keamanan, dan kesiapan ekonomi secara mandiri sebagai langkah menuju kemerdekaan penuh pada tahun 2030.
Toroama menekankan pentingnya menjaga hubungan persahabatan dan kerja sama baik dengan Pemerintah Papua Nugini serta menyerukan kepada rakyat Bougainville untuk bersatu, sabar, dan terus menjaga perdamaian selama masa transisi ini.
Diolah dari laporan CNBC Indonesia – News.
