ZONAUTARA.com – Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menilai pidato Indonesia di COP-31 mengabaikan kepentingan rakyat dari agenda iklim nasional. COP-31 atau Conference of the Parties to the UNFCCC adalah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 , yaitu pertemuan tingkat tinggi tahunan bagi negara-negara anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.
ARUKI telah menyerukan lima hal mendesak kepada Pemerintah dan Delegasi Resmi Republik Indonesia, yakni pelibatan secara bermakna rakyat di dalam agenda dan aksi iklim, penghentian deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penetapan segera peta jalan keluar dari industri fosil, pendanaan iklim yang berkeadilan, serta penolakan terhadap solusi sesat iklim.
Dalam pidatonya di panggung global Antalya High Level Segment, pada 12 November 2026, Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyinggung banyak isu, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, pangan dan energi, target emisi nol bersih, hingga pendanaan iklim. Namun, penyebutan berbagai isu tersebut tidak membuat pidato Hashim menjadi komprehensif.
Dalam durasi enam menit berbicara, Hashim yang menyampaikan “pesan iklim” di segmen pejabat tinggi negara justru tidak menyebut masyarakat sebagai bagian dari upaya kolaboratif menghadapi perubahan iklim.
ARUKI menegaskan bahwa hal ini jelas tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan iklim. Apalagi, kelompok rentan yang paling terdampak perubahan iklim justru tidak mendapat tempat dalam isi pidato yang disampaikan.
“Sangat disayangkan, ketika membicarakan masa depan iklim Indonesia, subjek rentan yang paling terdampak justru disingkirkan dari pengambilan keputusan. Mereka hanya diposisikan sebagai korban, penjaga hutan, atau sukarelawan pemadam kebakaran, bukan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan dan kuasa untuk menentukan kebijakan iklim. Keadilan iklim harus membongkar ketimpangan kuasa untuk bisa menentukan masa depan komunitasnya, menjamin adanya keadilan antar generasi, termasuk beban kerja perawatan perempuan yang semakin besar,” ujar Armayanti Sanusi, Sekretariat ARUKI dan BEN Solidaritas Perempuan.
Karhutla dan deforestasi di balik klaim pidato
Alih-alih menyampaikan komitmen negara untuk mencegah karhutla berulang dan semakin masif, Hashim lebih memilih memamerkan angka puluhan ribu relawan yang turut mengatasi karhutla. Hal ini justru semakin menunjukkan kegagalan negara dalam mengatasi karhutla. Terlebih lagi, El Niño masih disebut-sebut sebagai penyebab tragedi yang sebenarnya disengaja ini.
“Hashim masih menyalahkan El Niño atas terjadinya karhutla, namun ia mengabaikan kegagalan pencegahan dan penanganan yang membuat kebakaran terjadi semasif ini. Kebakaran akibat El Niño yang terjadi berulang kali sudah diprediksi BNPB sejak Maret 2026. Namun pemerintah bersikap pasif, mengabaikan peringatan ilmiah, dan bahkan memangkas anggaran mitigasi bencana pada 2025 dan 2026. Capaian perhutanan sosial yang dibanggakan Hashim pun menjadi sia-sia karena karhutla dibiarkan terjadi hingga merusak kehidupan jutaan warga akibat udara beracun dan melepaskan jutaan ton karbon ke atmosfer,” tutur Yuyun Indradi, Direktur Eksekutif Trend Asia.
Pernyataan Hashim bahwa pemerintah tidak akan memperluas pertanian ke kawasan hutan, khususnya hutan primer, juga bertentangan dengan kebijakan yang masih mendorong deforestasi.
Di Papua Selatan, Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025 telah mengubah peruntukan 486.939 hektare kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), termasuk 265.208 hektare hutan alam.
Hingga saat ini, SK tersebut belum dicabut. Sementara itu, pembukaan hutan alam akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) Merauke telah mencapai sekitar 40 ribu hektare hingga awal Juli 2026.
“Ketahanan pangan tidak boleh dibangun dengan menghancurkan hutan dan menghilangkan sumber penghidupan masyarakat. Komitmen Indonesia di COP31 tidak boleh menjadi retorika diplomasi iklim yang bertolak belakang dengan kebijakan pembangunan di dalam negeri. Pemerintah harus membuktikan pernyataannya dengan mencabut Kepmenhut 591 Tahun 2025, menghentikan deforestasi, pemulihan ekosistem, serta pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal,” ujar Boy Jerry Even Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional WALHI.
Ketangguhan untuk siapa?
Yayasan PIKUL juga mengingatkan bahwa komitmen membangun ketangguhan nasional tidak boleh berhenti pada ambisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sektoral.
Pidato pemerintah menyebut ketahanan pangan, air, kesehatan, dan pesisir, tetapi belum menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang menentukan prioritas adaptasi, siapa yang memperoleh manfaat pembiayaan, dan siapa yang menanggung risiko pembangunan?
“Adaptasi harus menjamin perlindungan hak dan ruang hidup masyarakat paling rentan, memperkuat kepemimpinan komunitas, serta didukung pembiayaan publik yang memadai dan dapat diakses langsung oleh masyarakat. Jangan sampai atas nama ketahanan dan pembangunan, masyarakat justru dipaksa menanggung risiko perubahan iklim dan konsekuensi dari pilihan pembangunan yang tidak mereka tentukan,” tutur Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL.
Ambisi pertumbuhan yang abai komitmen stop fosil
Dalam konteks ketahanan energi, misalnya, Hashim mengelu-elukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt. Pada peluncuran program ini pada Agustus 2026, Presiden juga menyebut bahwa Program PLTS 100 Gigawatt akan mencakup dieselisasi, elektrifikasi perdesaan dan desa produktif, penguatan jaringan listrik, hingga penyediaan energi untuk kawasan industri.
Namun, penting digarisbawahi bahwa ambisi ini harus dikawal dan dikunci dengan regulasi agar benar-benar terlaksana.
“Namun target itu tidak akan terwujud selama pemerintah masih melindungi batu bara dan gas. Transisi energi tanpa komitmen menghentikan energi fosil secara bertahap sama saja dengan mengabaikan akar krisis iklim. Dalam pidatonya, Hashim sama sekali tidak menyinggung energi fosil. Ini bukan kebetulan, Hashim sendiri mengaku 34 tahun berbisnis migas. Kita tidak bisa menggantungkan solusi krisis iklim pada orang yang punya kepentingan di industri penyebab krisis itu sendiri,” ujar Sisilia Nurmala Dewi, Country Manager 350.org Indonesia.
Tanpa menyebut komitmen menghentikan energi fosil, Hashim mengatakan target Indonesia mencapai emisi nol bersih adalah pada 2060 atau lebih cepat.
Lagi-lagi, komitmen ini dinilai belum memadai dan justru memperlihatkan kemunduran dari janji Presiden Prabowo sendiri. Dalam KTT G20 tahun 2024, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia akan mencapai emisi nol bersih sebelum 2050.
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan bahwa penetapan target yang lebih ambisius dan percepatan pengurangan emisi menjadi semakin mendesak, mengingat waktu untuk membatasi kenaikan suhu global semakin terbatas.
Berdasarkan laporan Climate Action Tracker, aksi iklim di Indonesia masih tergolong sangat tidak memadai.
“Ketergantungan terhadap energi fosil juga masih dipertahankan melalui kerangka regulasi dan kebijakan fiskal. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik masih membuka ruang bagi pengembangan PLTU untuk kebutuhan sendiri (captive power plant). Selain itu, pemerintah masih mengalokasikan subsidi dan dukungan fiskal yang besar bagi energi fosil. Berbagai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan fossil lock in dan menunjukkan bahwa komitmen transisi energi belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil,” ungkap Lasma Natalia H. Panjaitan, Direktur Eksekutif ICEL.
Menurut Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Hashim tidak layak menjadi utusan khusus iklim Indonesia. Pendekatan Hashim dinilai menyimpan risiko bahwa Indonesia masih mendorong investasi CCS/CCUS tanpa ada pemensiunan PLTU batu bara.
Risiko CCS/CCUS mencakup kebocoran emisi, biaya investasi pembangkit yang semakin mahal dibandingkan langsung beralih ke pembangkit energi terbarukan, serta kerugian lingkungan yang justru membesar karena ketergantungan pada batu bara.
“Di Antalya, Hashim terang-terangan menyatakan bahwa aksi iklim harus berjalan seiring pembangunan ekonomi. Kalimat itu terdengar meyakinkan dari podium COP31, tapi ceritanya lain kalau dilihat dari kampung-kampung di sekitar smelter nikel di Sulawesi dan Maluku Utara. Pertumbuhan 8% yang dikejar Prabowo masih bertumpu pada sektor ekstraktif, dan yang pertama merasakannya adalah petani dan nelayan yang kehilangan hasil panen dan tangkapan. Kerugian mereka mencapai Rp3,64 triliun dalam 15 tahun, sementara manfaat ekonomi hilirisasi sendiri menyusut drastis setelah tahun kedelapan. Hal serupa dialami warga yang tinggal di dekat PLTU batu bara. Dari 20 PLTU paling berbahaya di Indonesia berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi sebesar USD109 miliar atau sekitar Rp1,8 kuadriliun sampai 2050, disertai 156 ribu kematian dini,” ujar Bhima Yudhistira A., Direktur Eksekutif CELIOS.
Pendanaan iklim dan generasi masa depan yang dilupakan
Hashim menawarkan pasar karbon dan pendanaan konservasi sebagai solusi iklim. Namun, skema karbon biru berisiko menjadikan laut sebagai aset negara dan korporasi, memprivatisasi ekosistem pesisir, membatasi wilayah tangkap, serta menyingkirkan masyarakat dari ruang hidupnya tanpa persetujuan.
Fikerman Saragih, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), menyebut hal ini sebagai “perampasan laut yang dibungkus diplomasi iklim. Tanpa pengakuan dan perlindungan hak tenurial masyarakat pesisir, janji karbon biru di COP31 justru berpotensi memperpanjang konflik pesisir”.
Dalam pidatonya, Hashim menekankan pentingnya tanggung jawab negara maju untuk memenuhi komitmen pendanaan iklim sebesar 300 miliar dolar AS per tahun dan merealisasikan Baku-to-Belém Roadmap menuju 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035.
Namun, kedaulatan bukan hanya soal keberanian menuntut negara maju, tetapi juga keberanian mengendalikan aliran modal agar investasi tidak mengorbankan rakyat dan lingkungan.
“Indonesia tidak cukup hanya menuntut tanggung jawab negara maju. Pemerintah juga harus berani mengatur pembiayaan domestik dan internasional melalui transparansi, uji tuntas lingkungan dan HAM, serta akuntabilitas lembaga keuangan yang mengikat. Jangan sampai kita terus menuntut pendanaan untuk mengatasi krisis iklim, tapi disaat yang sama justru terus membiarkan aliran uang yang memperparah krisis tersebut. Kedaulatan iklim harus dibuktikan juga melalui keberanian menjalankan ekosistem keuangan berkelanjutan,” tutur Linda Rosalina, Direktur Eksekutif TuK INDONESIA.
Pernyataan Hashim mengenai komitmen Indonesia untuk tidak memilih antara “development and climate action” juga perlu diuji melalui arah kebijakan iklim dan skema pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintahan Prabowo saat ini, termasuk jika mencermati agenda paviliun Indonesia di COP-31 yang semakin menonjolkan perdagangan karbon.
Bagi Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice, pembangunan ekonomi dan aksi iklim tidak dapat dikatakan berjalan bersamaan apabila pencapaian target ekonomi dan iklim justru dibayar dengan hilangnya hak masyarakat dan kelompok rentan, perampasan ruang hidup, meningkatnya kerusakan lingkungan, serta terciptanya beban utang baru.
“Persoalan pendanaan iklim bukan semata-mata tentang seberapa besar jumlah dana yang dituntut, tetapi dari mana sumber pendanaan berasal, bagaimana mekanisme penyalurannya, siapa yang mengelola, dan siapa yang menerima manfaat. Pendanaan iklim seharusnya bersumber dari pendanaan publik, bersifat terukur, dapat diprediksi, dan berbentuk grant-based finance sebagai tanggung jawab dan kewajiban mengikat negara industri sesuai Pasal 9.1 Perjanjian Paris. Lebih dari itu, mekanisme pendanaan harus menjamin keadilan sosial, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap HAM, perlindungan perempuan dan kelompok rentan, serta akses pendanaan yang adil dan langsung bagi masyarakat dan kelompok yang terdampak krisis iklim,” ungkap Risma Umar, Wakil Direktur Aksi! for Gender, Social and Ecological Justice.
Ginanjar Ariyasuta, Koordinator Climate Rangers Indonesia, menyoroti absennya generasi muda dan anak-anak dalam pesan iklim Hashim. Padahal, hal ini tidak kalah krusial ketika membicarakan masa depan iklim.
“Kita terus menuntut tanggung jawab negara maju kepada negara berkembang, tetapi lupa akan tanggung jawab generasi hari ini kepada generasi berikutnya. Dibalik janji yang dipoles tersebut, nyatanya pembangunan PLTU batu bara masih terus berjalan. Jangan sampai pembangunan hari ini justru mewariskan krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang harus ditanggung generasi muda dan yang akan datang,” ujar dia.
Bagi ARUKI, krisis iklim tidak akan bisa diselesaikan ketika Hashim hanya menyebutkan janji pertumbuhan ekonomi, perdagangan karbon, maupun proyek-proyek hijau yang tetap mempertahankan pola eksploitasi alam.
Keadilan iklim menuntut perubahan mendasar dalam arah pembangunan, yakni menghentikan ekspansi industri ekstraktif, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menjamin pemulihan ekosistem, serta mengakui dan melindungi rakyat, termasuk kelompok rentan.
Rakyat bukan pihak yang harus dibuat tangguh menghadapi krisis seperti klaim pemerintah, melainkan pemegang kuasa dan hak yang harus dilibatkan secara bermakna dalam menentukan masa depan iklim dan komunitasnya.
