Connect with us

Sorotan

Asa di Miangas dan Kekecewaan Gubernur Olly Soal Bupati Manalip

Olly mengatakan koordinasi pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi ibarat sambungan listrik. “Koordinasi itu sangat penting. Seperti sambungan listrik. Jika tidak tersambung lampu pun tidak akan nyala,” singgung Olly.

Bagikan !

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan kunjungan ke Miangas yang menjadi wilayah perbatasan langsung RI – Filipina, Rabu (31/5). Kedatangan rombongan Gubernur, selain untuk melihat secara langsung kondisi di Miangas terkait situasi tak kondusif di Filipina Selatan antara Pemerintah Filipina dengan kelompok bersenjata Maute sayap ISIS, juga ingin bertatap muka secara langsung dengan masyarakat pulau Miangas.

Disana, Gubernur memberikan bantuan drone untuk memperkuat keamanan wilayah perbatasan. Penempatan drone tersebut akan membantu TNI dalam menjaga pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas utama drone ini adalah memantau setiap gerak-gerik yang terjadi di wilayah perbatasan.

Selain itu, untuk mengembangkan sektor pariwisata di Pulau Miangas, Kabupaten Talaud, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan mengirim 10 pelajar Miangas ke Cina. Mereka akan belajar bahasa dan budaya Cina selama enam bulan. Program ini sebagai bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap pembangunan pariwisata di Kabupaten Talaud.

“Kami meminta 10 pelajar Miangas untuk dikirim belajar bahasa ke Cina. Ini untuk memperkuat sektor pariwisata di daerah perbatasan. Nantinya turis Cina juga bisa berwisata di Miangas dengan kemudahan berkomunikasi,” kata Olly.

Menurut Olly pengembangan SDM seperti pengiriman pelajar tersebut sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur pariwisata untuk menghadapi kunjungan turis mancanegara.

“Siapkan dulu Sumber daya manusianya. Jika dibangun dahulu cottage di Miangas namun belum ada yang mengetahui bahasa Cina tentu sama juga tidak maksimal,” ujarnya.

Sementara, untuk mengatasi persoalan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) di Miangas, rencananya pemerintah akan membangun satu unit SPBU Kompak. Sedangkan di Kabupaten Sangihe dan Sitaro juga  masing – masing mendapat satu unit.

“Saat ini sedang diurus izin pendirian SPBU Kompak di wilayah perbatasan termasuk Pulau Miangas. Jika sudah selesai nanti langsung dibangun. Sulitnya penyaluran BBM nanti teratasi,” katanya.

Diketahui, SPBU Kompak didirikan Pertamina pada lokasi-lokasi yang belum layak untuk suatu SPBU konvensional, misalnya daerah yang hanya memiliki omzet satu ton atau 1.000 liter perhari, tidak mampu menutupi biaya operasional jika didirikan SPBU konvensional, sehingga tidak ada pengusaha yang tertarik maka dalam program satu harga ini dibangun SPBU Kompak.

Dalam hal layanan jaringan telekomunikasi, warga Miangas tak perlu khawatir lagi. Satu unit tower provider bakal dibangun untuk memperkuat jaringan internet. “Nanti jaringan internet akan diperkuat dengan pertambahan tower. Selama ini kalau jaringan untuk telepon dan sms kan ada. Yang belum lancar jaringan internetnya,” papar Olly saat bertatap muka dengan warga di BPU Miangas.

Diketahui, pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah perbatasan dan pelosok merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan infrastruktur layanan akses telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan sarana telekomunikasi dan informatika di wilayah perbatasan sesuai dengan amanat poin ketiga Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat desa-desa dan daerah-daerah dalam kerangka negara persatuan.

Manalip Tak Hadir

Yang menarik dari kunjungan Gubernur Olly bersama unsur Forkopimda Sulawesi Utara adalah ketidakhadiran Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip yang hanya mengutus Sekretaris Kabupaten Adolf Binilang. Hal ini sangat disayangkan Gubernur yang kecewa atas kejadian tersebut.

“Saya dan jajaran Forkopimda datang dari Manado untuk bersama-sama membangun wilayah perbatasan. Kenapa bupatinya tidak bisa hadir,” katanya.

Menurut Olly, koordinasi yang baik dapat diwujudkan jika setiap kepala daerah berkomitmen membangun daerahnya. “Bagaimana mungkin kita bisa mencapai banyak hal jika bupati saja tidak bisa datang ke pertemuan ini,” tegasnya.

Bahkan Olly mengatakan koordinasi pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi ibarat sambungan listrik. “Koordinasi itu sangat penting. Seperti sambungan listrik. Jika tidak tersambung lampu pun tidak akan nyala,” singgung Olly.

Mendengar teguran itu Sekretaris Kabupaten Talaud Adolf Binilang terdiam seakan menyadari hal tersebut.

 

Diolah dari situs humaspemprovsulut.blogspot.id

Bagikan !

Sorotan

ICJR nilai Kominfo melawan hukum batasi akses internet di Papua

Hingga saat ini, juga tidak diinfokan dan diketahui akan sampai kapan pemblokiran layanan tersebut dilakukan.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.comPemutusan akses internet di Papua mengundang respons banyak pihak. Satu di antaranya berasal dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Mereka memandang bahwa tindakan-tindakan pembatasan akses layanan telekomunikasi di Papua adalah tindakan melawan hukum dan dilakukan secara sewenang-wenang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Melalui siaran persnya, Anggara selaku Direktur Eksekutif ICJR mengatakan bahwa pihaknya sedari awal selalu menyerukan bahwa pembatasan akses layanan komunikasi adalah bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia. Pembatasan tersebut seharusnya dilakukan dengan berdasar pada batas-batas kondisi yang telah ditetapkan UUD 1945 dan sesuai dengan Komentar Umum No. 29 terhadap Pasal 4 International Covenant on Civil and Political Rights menyaratkan ada dua kondisi mendasar harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia.

“Pertama, situasi sebagai latar belakang pemblokiran harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Kedua, Presiden harus penetapan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat melalui Keputusan Presiden sebagai dasar pembatasan layanan telekomunikasi tersebut,” ujar Anggara, Kamis (22/08/2019).

Terkait persoalan Papua ini, Kominfo sebelumnya juga telah melakukan perlambatan akses jaringan internet di beberapa wilayah Papua saat terjadi aksi massa pada Senin, 19 Agustus 2019. Hal ini juga dinilai ICJR sebagai bagian dari pembatasan Hak Asasi Manusia yang seharusnya hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu dan limitatif.

Menurut Anggara, kebijakan ini pun tidak sesuai dengan kewenangan Pemerintah dalam Pasal 40 UU ITE bahwa Pemerintah berwenang untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

UU ITE menyatakan bahwa Pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dibatasi oleh Pemerintah hanya untuk konten yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemutusan akses hanya dapat dilakukan kepada muatan yang melanggar UU, bukan layanan aksesnya secara keseluruhan. Pembatasan layanan data komunikasi secara keseluruhan dapat merugikan kepentingan yang lebih luas,” ujar Anggara.

Jika Pemerintah ingin melakukan upaya pemutusan layanan secara total, lanjutnya, maka terlebih dahulu Pemerintah harus deklarasi politik negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia tanpa penjelasan dan mengenai dasar dilakukannya tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius yang seharusnya segera dihentikan.

Pada Rabu, 21 Agustus 2019, lewat Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/08/2019) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal.

Pembatasan ini, menurut pihak Kominfo dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi hambatan yang dialami bagi pemulihan Papua jika layanan telekomunikasi tidak diblokir. Hingga saat ini, juga tidak diinfokan dan diketahui akan sampai kapan pemblokiran layanan tersebut dilakukan.

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com