Connect with us

PRESS REVIEW

Aturan KPU Larang Napi Ikut Caleg Menuai Polemik

Published

on

MANADO, ZONASULUT.com – Penetapan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, menuai polemik.

Dalam salah satu pasal di PKPU, mengatur larangan mantan koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Aturan tersebut tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi, “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,”.

KPU menegaskan peraturan mereka yang melarang mantan napi koruptor menjadi caleg sudah sah berlaku meski belum diundangkan oleh Kemenkumham. Namun sejumlah anggota DPR menilai PKPU itu telah menabrak undang-undang yang ada. Mereka pun berencana mengajukan hak angket kepada KPU.

Tak hanya anggota DPR, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada Mei lalu juga sudah angkat suara soal ini, saat PKPU masih direncanakan oleh KPU. Menurut Yasonna, ide tersebut baik tapi caranya tidak. Yasonna khawatir, jika Kemenkumham mengundangkan PKPU tersebut, kelak akan banyak lembaga-lembaga lain yang membuat aturan sendiri yang menabrak undang-undang.

Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun bersikap kontradiktif dengan KPU. Ketua Bawaslu Abhan memastikan, Bawaslu akan berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

“Sekali lagi kami bekerja atas dasar norma UU. Kerja kami tidak boleh bertentangan dengan UU,” kata Abhan sebagaimana yang dikutip dari Kompas.com.

Selain itu, Abhan juga menilai status PKPU 20/2018 juga belum jelas karena belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, seluruh aturan di bawah UU harus diundangkan di dalam lembar negara.

Kendati demikian, Abhan tetap berharap partai politik bisa menghadirkan caleg yang bersih dan bukan napi koruptor. Abhan menegaskan, Bawaslu sebenarnya mendukung semangat KPU agar DPR dan DPRD diisi oleh orang-orang yang bersih dari korupsi. Hanya saja, Bawaslu tidak sepakat jika semangat itu diwujudkan dengan melanggar UU.

Tanggapan-tanggapan yang bertentangan dengan KPU, tak hanya ditunjukan oleh instansi pemerintahan lainnya. Bahkan Presiden Joko Widodo pun turut pula angkat suara. Presiden mengatakan, konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan napi kasus korupsi. Presiden mengakui, adalah wilayah KPU untuk membuat aturan. Namun, Presiden menyarankan agar KPU melakukan telaah lagi.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PRESS REVIEW

[FLASH]: Sistem Bank Mandiri eror

Saldo rekening nasabah bertambah hingga ratusan juta rupiah.

Published

on

Fakta dalam berita

  • Banyak nasabah Bank Mandiri mengeluhkan saldo dalam rekeningnya berkurang tiba-tiba saat sedang melakukan cek saldo melalu mesin ATM.
  • Adapula yang memposting layar ATM yang menunjukkan informasi saldo dalam rekeningnya bertambah secara drastis.
  • Bank Mandiri melalui Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas, meminta maaf atas kondisi itu dan menjamin bahwa rekening nasabah aman.
  • Rohan menjelaskan bahwa perubahan saldo rekening nasabah terjadi akibat perpindahan proses dari core system ke back up system yang rutin dilaksanakan.
  • Gangguan dalam sistem Bank Mandiri ini menjadi trending topik dalam lini masa Twitter.
  • Bank Indonesia mengharapkan gangguan sistem pembayaran yang menimpa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk segera diatasi.
  • Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko seperti dikutip dari Antara, Sabtu (20/7/2019), mengatakan bahwa, “segera memberitahukan atau berkomunikasi kepada nasabah untuk memberikan perlindungan nasabah dan kepastian layanannya terjaga dan terkendali”.
  • Onny mengatakan, saat ini Bank Mandiri sudah memberikan informasi resmi ke masyarakat mengenai gangguan sistem pembayaran itu.

Link berita

Kutipan media sosial

Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com