Connect with us
Hosting Unlimited Indonesia

PRESS REVIEW

Aturan KPU Larang Napi Ikut Caleg Menuai Polemik

Published

on

MANADO, ZONASULUT.com – Penetapan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, menuai polemik.

Dalam salah satu pasal di PKPU, mengatur larangan mantan koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Aturan tersebut tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi, “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,”.

KPU menegaskan peraturan mereka yang melarang mantan napi koruptor menjadi caleg sudah sah berlaku meski belum diundangkan oleh Kemenkumham. Namun sejumlah anggota DPR menilai PKPU itu telah menabrak undang-undang yang ada. Mereka pun berencana mengajukan hak angket kepada KPU.

Tak hanya anggota DPR, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada Mei lalu juga sudah angkat suara soal ini, saat PKPU masih direncanakan oleh KPU. Menurut Yasonna, ide tersebut baik tapi caranya tidak. Yasonna khawatir, jika Kemenkumham mengundangkan PKPU tersebut, kelak akan banyak lembaga-lembaga lain yang membuat aturan sendiri yang menabrak undang-undang.

Sementara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun bersikap kontradiktif dengan KPU. Ketua Bawaslu Abhan memastikan, Bawaslu akan berpegang pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

“Sekali lagi kami bekerja atas dasar norma UU. Kerja kami tidak boleh bertentangan dengan UU,” kata Abhan sebagaimana yang dikutip dari Kompas.com.

Selain itu, Abhan juga menilai status PKPU 20/2018 juga belum jelas karena belum diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurutnya, seluruh aturan di bawah UU harus diundangkan di dalam lembar negara.

Kendati demikian, Abhan tetap berharap partai politik bisa menghadirkan caleg yang bersih dan bukan napi koruptor. Abhan menegaskan, Bawaslu sebenarnya mendukung semangat KPU agar DPR dan DPRD diisi oleh orang-orang yang bersih dari korupsi. Hanya saja, Bawaslu tidak sepakat jika semangat itu diwujudkan dengan melanggar UU.

Tanggapan-tanggapan yang bertentangan dengan KPU, tak hanya ditunjukan oleh instansi pemerintahan lainnya. Bahkan Presiden Joko Widodo pun turut pula angkat suara. Presiden mengatakan, konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan napi kasus korupsi. Presiden mengakui, adalah wilayah KPU untuk membuat aturan. Namun, Presiden menyarankan agar KPU melakukan telaah lagi.

Advertisement Hosting Unlimited Indonesia
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PRESS REVIEW

Rekaman pembicaraan dan uang US$ 2.760 di kerusuhan 22 Mei

Situasi di sejumlah titik di Jakarta sudah kondusif.

Published

on

Kerusuhan aksi 22 Mei. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

ZONAUTARA.com – Kepolisian Daerah Metro Jaya menyebut telah mengantongi rekaman pembicaraan dalang di balik kerusuhan 22 Mei di Jakarta.

Polisi menjelaskan bahwa rekaman pembicaraan itu antara aktor yang mengatur dengan para pelaku rusuh di lapangan.

“Kami punya bukti rekamannya antara pemberi uang dan massa yang menerimanya,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono di kantornya Rabu 22 Mei 2019.

Argo enggen menjabarkan lebih rinci soal rekaman pembicaraan yang dipegang oleh polisi, namun dia menyebut bahwa dalam rekaman itu termasuk perintah menyerang Asrama Polisi.

Temuan bukti rekaman itu memperkuat dugaan polisi bahwa kerusuhan yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta sejak 21 Mei hingga 22 Mei, didalangi oleh pihak tertentu.

Selain rekaman pembicaraan, polisi juga menemukan bukti lain berupa sejumlah uang dengan nilai US$ 2.760 atau sekitar Rp 8 juta. Uang tersebut diduga untuk mendanai operasional para perusuh.

257 tersangka

Sejau ini Polda Metro Jaya telah menetapkan sebanyak 257 tersangka aksi rusuh. Para tersangka ini ditangkap di tiga lokasi yakni Gedung Bawaslu, Kantor Polsek Gambir dan di area Petamburan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, dalam jumpa pers pada Rabu (22/5/2019) di Mapolda Metro Jaya menjelaskan 72 orang menjadi tersangka karena merusak dan merangsek masuk gedung Bawaslu, serta melawan petugas.

Sebanyak 156 orang lainnya menjadi tersangka untuk kerusuhan di Petamburan. Mereka diduga membakar mobil dan menyerang asrama Brimob.

“Mereka menggunakan petasan, busur panah, celurit, dan bom molotov,” kata Argo.

Dalam aksi di Petamburan, polisi juga menemukan amplop dengan uang senilai Rp200 ribu hingga Rp500 ribu yang diduga untuk membayar perusuh. Uang Rp5 juta juga ditemukan, diduga untuk biaya operasional.

Sudah kondusif

Sejumlah lokasi yang selang dua hari dilanda bentrokan antara aparat keamanan dengan perusuh, sudah kondusif.

PT Kereta Commuter Indonesia telah mengumumkan bahwa Stasiun Tanah Abang dan Palmerah kembali dibuka dan beroperasi, setelah sempat ditutup.

“Kami informasikan untuk rute perjalanan KRL Bogor/Angke/Jatinegara dan Rangkasbitung/Tanah Abang perjalanan KA normal kembali. Stasiun Tanah Abang dan Palmerah sudah dapat melayani naik/turun penumpang,” kata pihak KCI melalui pengumuman di media sosial mereka, Kamis (23/5).

Pihak PT MRT Jakarta juga mengumumkan telah mengoperasikan 12 stasiun secara normal. Adapun yang masih ditutup adalah Stasiun Bundaran HI.

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Purnomo memastikan situasi Jakarta Kamis (23/5/2019) terpantau kondusif.

“Sampai dengan hari ini Jakarta relatif kondusif, tidak ada hal-hal yang menonjol yang terjadi,” kata Gatot kepada wartawan di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Gatot mengatakan, polisi masih menempatkan pasukannya di sejumlah titik vital.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement Hosting Unlimited Indonesia

Trending