Connect with us
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

KPK Kunjungi Pemkot Tomohon

Published

on

zonasulut.com

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Kota Tomohon, Senin (16/7/2018). Kunjungan komisi anti rasuah ini dalam rangka Koordinasi dan Supervisi di bidang Pencegahan Korupsi.

Tim dari KPK ini pun disambut langsung Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman bersama Ketua DPRD Kota Tomohon Miky YL Wenur, bersama Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Harold V Lolowang dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon.

Dalam kesempatan tersebut, Eman dan jajaran mendengarkan arahan dari Tim KPK, yakni Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Mohammad Indra Furqon, serta Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI Provinsi Sulawesi Tengah Nexio Helmus.

Furqon mengatakan, bahwa Koordinasi dan Supervisi bidang Pencegahan (Korsupgah) ini unik. Pasalnya, kata dia, Korsupgah ini untuk mencegah sekaligus menasehati karena pencegahan ini terintegrasi dengan penindakan.

“Korsupgah bertugas untuk mendampingi pemerintah daerah dalam perbaikan dan tata kelola, serta mengajak pemerintah daerah untuk berubah, contohnya di Pemerintah Kota Tomohon ini yang sudah baik menjadi ke arah yang lebih baik lagi.

Sementara itu, Walikota Eman dalam pengantarnya mengatakan, bahwa arahan dan penjelasan dari Tim KPK tersebut kiranya dapat menambah wawasan mengenai bagaimana pihaknya dalam melakukan pencegahan korupsi.

Eman dalam kesempatan itu berharap, Tim KPK ini dapat memaparkan aplikasi yang baru, yang dapat memudahkan Pemerintah Kota Tomohon dalam berkoordinasi dengan banyak instansi khususnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kiranya kegiatan seperti ini dapat memberikan dampak yang positif bagi Pemerintah Kota Tomohon,” pungkas Eman.

Penulis : Christo Senduk

Editor : Christo Senduk

Advertisement Hosting Unlimited Indonesia
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Politik dan Pemerintahan

PDIP tolak PSU 53 TPS di Sulut

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara (Sulut) Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, Denny Kaunang dan Jelly Dondokambey menyampaikan penolakan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 53 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten/kota di Sulut, Sabtu (27/4/2019).

Alasan penolakan tersebut, menurut Kaunang dan Dondokambey adalah menanggapi surat dari KPU Sulut No 172/PL.02.6-SD/71/Prov/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 terkait PSU.

Menurut keduanya, PDIP menerima surat dari KPU tidak secara langsung tetapi hanya melalui media sosial, tepatnya di Grup WA dalam Pemilu 2019 ditujukan kepada LO (Laisen Officer) Partai Politik pada Kamis (25/4/2019), sekira pukul 18.53 WITA.

Lanjut mereka, setelah membaca dan mempelajari isi surat, dengan tegas PDIP menolak digelarnya PSU serentak yang akan dilaksanakan di 53 TPS di 12 kabupaten/kota yang ada di Sulut.

”Menjadi alasan kami menolak pelaksanaan PSU di 12 kabupaten/kota tersebut adalah bahwa dasar penetapan PSU yang dikeluarkan oleh KPU Sulut berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota serta Panwas Kabupaten,” ungkap mereka dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat DPD PDIP Sulut, Jumat (26/4/2019) sore.

Diakui kedua pengacara ini, bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS sudah ada penyelenggara pemilu, yaitu KPPS, Pengawas TPS dan PPL.

”Saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya KPPS selaku penyelenggara pemungutan suara harus menolak pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu),” katanya.

Keduanya menegaskan, juga saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya Pengawas TPS menyampaikan keberatan dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan pasal 115 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemilu.

“Sangat ironis, semua TPS yang direkomendasikan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu, seharusnya Pengawas TPS/PPL sudah harus keberatan dan menyelesaikan masalah pemilihan TMS di saat masih dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Hal ini merusak dan membahayakan proses demokratisasi di Sulut,” pungkas Kaunang, sambil menyatakan surat penolakan ini telah disampaikan ke KPU dan Bawaslu Sulut. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement Hosting Unlimited Indonesia

Trending