Connect with us

Politik dan Pemerintahan

KPK Kunjungi Pemkot Tomohon

Published

on

zonasulut.com

TOMOHON, ZONAUTARA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Kota Tomohon, Senin (16/7/2018). Kunjungan komisi anti rasuah ini dalam rangka Koordinasi dan Supervisi di bidang Pencegahan Korupsi.

Tim dari KPK ini pun disambut langsung Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman bersama Ketua DPRD Kota Tomohon Miky YL Wenur, bersama Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Harold V Lolowang dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon.

Dalam kesempatan tersebut, Eman dan jajaran mendengarkan arahan dari Tim KPK, yakni Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Mohammad Indra Furqon, serta Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI Provinsi Sulawesi Tengah Nexio Helmus.

Furqon mengatakan, bahwa Koordinasi dan Supervisi bidang Pencegahan (Korsupgah) ini unik. Pasalnya, kata dia, Korsupgah ini untuk mencegah sekaligus menasehati karena pencegahan ini terintegrasi dengan penindakan.

“Korsupgah bertugas untuk mendampingi pemerintah daerah dalam perbaikan dan tata kelola, serta mengajak pemerintah daerah untuk berubah, contohnya di Pemerintah Kota Tomohon ini yang sudah baik menjadi ke arah yang lebih baik lagi.

Sementara itu, Walikota Eman dalam pengantarnya mengatakan, bahwa arahan dan penjelasan dari Tim KPK tersebut kiranya dapat menambah wawasan mengenai bagaimana pihaknya dalam melakukan pencegahan korupsi.

Eman dalam kesempatan itu berharap, Tim KPK ini dapat memaparkan aplikasi yang baru, yang dapat memudahkan Pemerintah Kota Tomohon dalam berkoordinasi dengan banyak instansi khususnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kiranya kegiatan seperti ini dapat memberikan dampak yang positif bagi Pemerintah Kota Tomohon,” pungkas Eman.

Penulis : Christo Senduk

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

Politik dan Pemerintahan

Kartu Prakerja akan diluncurkan di Sulut bersama Bali dan Kepri

Total yang diberikan per keluarga penerima manfaat atau per KPM sebesar Rp200.000.

Bagikan !

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan agar Kartu Prakerja segera dipercepat peluncurannya yang rencana akan dilaksanakan di 3 provinsi yaitu: Sulawesi Utara (Sulut), Bali, dan Kepulauan Riau (Kepri).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai  mengikuti Rapat Terbatas (ratas) mengenai Lanjutan Pembahasan Dampak Virus Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/02/2020), mengatakan bahwa saat ini sedang dipersiapkan Peraturan Presiden dan akan dilanjutkan pembentukan Project Management Office.

zonautara.com
Kartu Prakerja.(Image: zonautara.com/Rahadih Gedoan)

Menurut Menko Perekonomian, akan disiapkan mekanisme dari Kementerian Keuangan sehingga target pelaksanaan di 3 lokasi tersebut bisa segera dilaksanakan di bulan Maret ini. Dalam sistem tersebut juga akan dilakukan pelatihan dengan menggunakan aplikasi online, namun pelatihannya sendiri bisa offline.

“Untuk itu juga akan memanfaatkan pelatihan baik yang ada di swasta maupun pelatihan yang ada di pemerintah termasuk di dalamnya yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Airlangga.

Rencananya kartu prakerja ini, imbuhnya, ditargetkan untuk 2 juta pemanfaat dan juga untuk menggunakan yang di Kemenaker sebanyak 500 ribu. Pemerintah berencana menaikkan tambahan manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak Rp50.000 sehingga total yang diberikan per keluarga penerima manfaat atau per KPM sebesar Rp200.000.

“Oleh karena itu ini akan diberlakukan selama 6 bulan diawali di bulan Maret dan ini kebutuhan anggarannya sebanyak Rp4,56 triliun,” jelasnya.

Menurut Menko Perekonomian, masih ada stimulus di bidang perumahan yang rencana ditambahkan kebutuhan anggaran sebanyak Rp1,5 triliun sehingga dengan penambahan ini ada Rp800 miliar berupa subsidi bunga dan Rp700 miliar subsidi uang muka. Dari jumlah penyaluran KPR 330 ribu unit, existing FLPP terbanyak 88 ribu, kemudian BP2BT 67 ribu unit.

“Sehingga ada tambahan sebanyak 175 ribu unit dan ini dilaksanakan oleh bank umum maupun Kementerian PU-Pera,” ujar Airlangga.

Bagikan !
Continue Reading

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com