Connect with us
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

Kajati Sulut: Tanpa Jasa Pahlawan Tidak Ada Kejaksaan

Published

on

MANADO, ZONASULUT.com – Ratusan orang berseragam cokelat tua nampak memadati halaman Taman Makam Pahlawan (TMP) Kairagi, Manado, Sabtu (21/7/2018) sekitar pukul 07.00 Wita. Mereka terlihat berbaris rapi dengan sikap siap sempurnah.

Orang-orang berseragam cokelat tua ini adalah para Jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut). Mereka datang ke TMP Kairagi untuk melakukan ziarah dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) Ke-58.

Dipimpin langsung Kepala Kejati (Kajati) Sulut, M Roskanedi, seusai melaksanakan doa bersama dan hening cipta, para Jaksa ini pun menuju area pemakaman yang berada persis di belakang tempat mereka melaksanakan upacara.

zonasulut.com

Kajati Sulut M Roskanedi tengah berdiri di area makam para pahlawan.

Sebanyak 561 makam berderet di sana. Para Jaksa menaburkan bunga di makam-makam tersebut. Setiap tahunnya, ketika memperingati Hari Bhakti Adhyaksa Kejati Sulut memang selalu menggelar ziarah.

Menurut penuturan Kajati Sulut M Roskanedi, hal ini dikarenakan keberadaan Korps Adhyaksa sebagai abdi negara, tak lepas dari peran para Kusuma Bangsa yang telah merintis jalannya pemerintahan dan hukum di negara Republik Indonesia.

“Ini kegiatan yang rutin dilakukan. Karena bagaimana pun kita, khususnya Kejaksaan tidak bisa melepaskan diri dari jasa-jasa para pahlawan. Tanpa mereka tidak ada Kejaksaan seperti sekarang ini,” ujar Roskanedi.

zonasulut.com

Jaksa Pingkan Gerungan saat menaruh bunga di salah satu makam pahlawan.

Ditempat yang sakral ini, Roskanedi menaruh harap. Kedepannya Kejaksaan akan tetap eksis, disegani, dincintai masyarakat, dan menjadi tumpuan untuk penegakan hukum di Sulut.

Ziarah ini dihadiri oleh segenap jajaran di Kejati Sulut maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) yang menginduk ke Kejati Sulut. Yaknik Kejari Bolaang Mongondow, Kejari Bitung, Kejari Tomohon, Kejari Kotamobagu, Kejari Minahasa, Kejari Manado, Kejari Minahasa Utara, Kejari Minahasa Selatan, Kejari Sangihe dan Kejari Talaud.

Penulis: Rizali Posumah

Editor: Rizali Posumah

Advertisement Hosting Unlimited Indonesia
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Politik dan Pemerintahan

PDIP tolak PSU 53 TPS di Sulut

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara (Sulut) Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, Denny Kaunang dan Jelly Dondokambey menyampaikan penolakan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 53 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten/kota di Sulut, Sabtu (27/4/2019).

Alasan penolakan tersebut, menurut Kaunang dan Dondokambey adalah menanggapi surat dari KPU Sulut No 172/PL.02.6-SD/71/Prov/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 terkait PSU.

Menurut keduanya, PDIP menerima surat dari KPU tidak secara langsung tetapi hanya melalui media sosial, tepatnya di Grup WA dalam Pemilu 2019 ditujukan kepada LO (Laisen Officer) Partai Politik pada Kamis (25/4/2019), sekira pukul 18.53 WITA.

Lanjut mereka, setelah membaca dan mempelajari isi surat, dengan tegas PDIP menolak digelarnya PSU serentak yang akan dilaksanakan di 53 TPS di 12 kabupaten/kota yang ada di Sulut.

”Menjadi alasan kami menolak pelaksanaan PSU di 12 kabupaten/kota tersebut adalah bahwa dasar penetapan PSU yang dikeluarkan oleh KPU Sulut berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota serta Panwas Kabupaten,” ungkap mereka dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat DPD PDIP Sulut, Jumat (26/4/2019) sore.

Diakui kedua pengacara ini, bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS sudah ada penyelenggara pemilu, yaitu KPPS, Pengawas TPS dan PPL.

”Saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya KPPS selaku penyelenggara pemungutan suara harus menolak pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu),” katanya.

Keduanya menegaskan, juga saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya Pengawas TPS menyampaikan keberatan dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan pasal 115 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemilu.

“Sangat ironis, semua TPS yang direkomendasikan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu, seharusnya Pengawas TPS/PPL sudah harus keberatan dan menyelesaikan masalah pemilihan TMS di saat masih dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Hal ini merusak dan membahayakan proses demokratisasi di Sulut,” pungkas Kaunang, sambil menyatakan surat penolakan ini telah disampaikan ke KPU dan Bawaslu Sulut. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement Hosting Unlimited Indonesia

Trending