Connect with us

Hukum dan Kriminal

Irmawati: Ada Saksi, Uang 100 Juta Mengalir ke Ibu Bupati

Published

on

zonasulut.com

MANADO, ZONAUTARA.com – Pernyataan Istri Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang menyebutkan kalau wanita IK alias Irmawati telah memberikan keterangan yang tidak benar saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa perkara korupsi pembangunan pasar rakyat Iyok Boltim, mendapat tanggapan balik Irmawati.

Irmawati, saat bersua dengan awak media, Selasa 24 Juli 2018 menegaskan bahwa pernyataannya di persidangan lalu, terkait Ibu Bupati Boltim telah menerima uang sebesar Rp100 juta dari dirinya, memang benar dan bukan rekayasa.

Bahkan, dirinya menekankan kalau uang ratusan juta itu telah diterima Ibu Bupati Boltim, sebelum CV Pratama mendapatkan proyek pembangunan pasar Iyok. “Itu memang benar dan dia (Ibu Bupati-red) telah menjanjikan akan memberikan proyek. Tapi waktu tender proyek yang Rp1 miliar, dia bilang saya jangan dulu ikut, dan memberikan proyek tersebut kepada orangnya,” tutur Irmawati.

Irmawati menegaskan kalau dirinya punya saksi yang melihat uang Rp100 juta tersebut diserahkan ke Ibu Bupati Boltim. “Ada saksi, Hetty Potabuga. Kalau dia (Ibu Bupati-red) bilang saya bohong, saya tantang dia untuk bersumpah di rumah ibadah,” tegas Irmawati.

Seperti diketahui, ketika menjalani sidang agenda pemeriksaan terdakwa, Irmawati sempat membeberkan kalau dirinya memang telah dijanjikan proyek oleh Ibu Bupati Boltim. Hal itulah yang menjadi dasar Irmawati berani menyetorkan uang sebesar Rp100 juta kepada Ibu Bupati. “Dijanjikan dapat pekerjaan,” terangnya, di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Halidja Wally.

Selain itu, Irmawati mengungkapkan kalau Ketua Panitia tender/lelang proyek pasar rakyat Iyok Boltim, inisial HS alias Haris juga sempat minta jatah berapa persen dari banderol Rp2 miliar lebih anggaran proyek.

Akibatnya, Irmawati pun harus merasa kesulitan untuk membayar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), saat didapati ada temuan dari proyek yang dikerjakannya. Sebab, uang yang dicairkan sebagian telah diserahkan kepada Haris. “Ada teman sesama kontraktor yang lihat,” jelasnya di persidangan.

Selebihnya, Irmawati curhat kalau dirinya hingga kini memang belum melunasi pembayaran TGR sebesar Rp111.933.463. Dan salah satu faktor yang menjadi kendala, yakni sejak 2016 perusahaannya sudah digaris merah. Sehingga, tak lagi mendapat proyek satu pun.

Untuk diketahui, dalam perkara korupsi pembangunan pasar rakyat Iyok Boltim, hanya Irmawati yang terjerat pidana. Sementara itu, mafia proyek lainnya justru tak tersentuh. Irmawati sendiri telah divonis bersalah, dan tengah menjalani masa hukuman di Rutan Malendeng. (*)

Editor: Rizali Posumah

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hukum dan Kriminal

AJI Jakarta kecam kekerasan dan intimidasi Polisi terhadap Jurnalis saat liput demo di DPR

Para jurnalis diminta menghapus foto dan video dibawah intimidasi dan ancaman.

Published

on

zonautara.com

ZONAUTARA.com – Sejumlah jurnalis mengalami kekerasan dan intimidasi oleh aparat kepolisian saat meliput massa pengunjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (16/8/2019). Sedikitnya enam jurnalis mengalami kekerasan tersebut.

Peristiwa itu terjadi saat para pengunjuk rasa yang diamankan di Gedung TVRI sedang digiring ke mobil tahanan polisi. Sejumlah reporter dan fotografer kemudian mengambil gambar foto dan video.

Salah satu jurnalis SCTV, Haris dipukul di bagian tangan saat merekam video melalui ponselnya. Sebelumnya dia dilarang dan dimarahi ketika merekam menggunakan kamera televisi.

“Kamu jangan macam-macam, saya bawa kamu sekalian,” katanya menirukan ucapan polisi.

Haris menyatakan dirinya wartawan, namun polisi tak menghiraukan. Pelaku pemukulan mengenakan baju putih dan celana krem, diduga dari satuan Resmob. Beberapa polisi yang berjaga diketahui berasal dari Polres Jakpus.

Korban lainnya, jurnalis foto Bisnis Indonesia, Nurul Hidayat. Dia dipaksa menghapus foto hasil jepretannya. Menurutnya, pelaku mengenakan pakaian bebas serba hitam, berambut agak panjang, dan ada tindikan di kuping.

Fotografer Jawa Pos Miftahulhayat juga terpaksa menghapus foto di bawah intimidasi polisi. Dia diancam akan dibawa polisi bersama para demonstran yang diangkut ke mobil.

Begitu pula jurnalis Vivanews, Syaifullah yang mengalami intimidasi serupa. Polisi meminta rekaman video miliknya dihapus. Dia juga diancam akan diangkut polisi jika tak menghapus video.

Reporter Inews, Armalina dan dua kameramen juga mengalami intimidasi oleh oknum aparat berbaju putih. Salah seorang petugas bahkan berteriak, “Jangan mentang-mentang kalian wartawan ya!”.

Salah seorang wartawan media online ditarik bajunya dan dipaksa menghapus foto. Melihat kejadian itu, kru Inews tidak berani melawan kesewenangan aparat dan terpaksa menghapus videonya.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis bukan kali ini saja terjadi. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan aparat penegak hukum bukan hanya mencederai kebebasan pers, tapi juga mempermalukan institusi Polri di hadapan publik.

AJI Jakarta mendesak aparat kepolisian menghentikan intimidasi dan kekerasan tersebut karena jelas-jelas melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 8 UU Pers menyatakan dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum. Merujuk pada KUHP dan Pasal 18 UU Pers, pelaku kekerasan terancam hukuman dua tahun penjara atau denda Rp500 juta.

Kasus kekerasan jurnalis oleh aparat kepolisian juga bertentangan dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017. Pasal 4 ayat 1 menyebutkan para pihak berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami mendesak aparat kepolisian menghentikan kasus kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis serta mengusut tuntas kasus ini,” kata Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani.

Selain itu, AJI Jakarta juga meminta para pemimpin redaksi secara aktif melaporkan kasus kekerasan yang dialami jurnalisnya ke pihak kepolisian.

“Kami meminta para pemimpin masing-masing media untuk melaporkan kekerasan dan intimidasi yang dialami jurnalis tersebut ke Propam Mabes Polri terkait pelanggaran etik dan ke Polda Metro Jaya untuk proses hukum,” ujar Asnil.

Atas intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis, AJI Jakarta menyatakan mengecam keras tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis yang meliput pengunjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR. AJI Jakarta juga mendesak aparat kepolisian menangkap pelaku hingga diadili agar mendapat hukuman seberat-beratnya, sehingga kasus serupa tidak terulang kembali.

Para pemimpin media massa juga diminta untuk ikut melaporkan kasus kekerasan yang dialami jurnalisnya ke pihak kepolisian. Dan AJi Jakarta mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus-kasus kekerasan jurnalis sebelumnya, karena hingga kini belum ada kasus yang tuntas diadili di pengadilan.

Editor: Ronny Adolof Buol

Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com