Connect with us
Hosting Unlimited Indonesia

Politik dan Pemerintahan

Selamatkan Dapil Manado, AK Terancam Dicoret

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) salah satu bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dari PDIP, yakni Sesti Sambul membuat partai berlambang banteng tersebut terancam kehilangan Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Manado.

Pasalnya, TMS itu mengganggu syarat keterwakilan perempuan 30% yang harus dipenuhi PDIP. Salah satu jalan keluar agar bacaleg PDIP Dapil Manado selamat, PDIP harus mencoret salah satu dari bacaleg laki-laki. Yakni, Andrei Angouw, Richard Sualang, Hilman Idrus, Teddy Kumaat atau Arthur Kotambunan (AK).

Namun, informasi yang dihimpun menyebutkan, nama Arthur Kotambunan yang berada di nomor urut 7 menjadi yang paling berpeluang dicoret.

Terkait hal ini, Sekretaris DPD PDIP Sulut Frangky Wongkar memberikan bantahan. Dia menegaskan, partainya akan berupaya menegakkan hukum dan demokrasi agar hak politik orang untuk mencalonkan bisa diakomodir.

“Kami sudah pasti menyengketakan masalah ini. Apalagi kami punya bukti dan aturan yang jelas soal status TMS dari bacaleg kami,” kata Wongkar.

Kotambunan yang dikonfirmasi soal ini menyatakan tidak mengapa jika dirinya dicoret oleh partai nanti agar PDIP bisa selamat dari sanksi KPU.

“Sebagai petugas partai harus siap jika diperintahkan partai,” tegas Kotambunan mantap. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Politik dan Pemerintahan

PDIP tolak PSU 53 TPS di Sulut

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara (Sulut) Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, Denny Kaunang dan Jelly Dondokambey menyampaikan penolakan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 53 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten/kota di Sulut, Sabtu (27/4/2019).

Alasan penolakan tersebut, menurut Kaunang dan Dondokambey adalah menanggapi surat dari KPU Sulut No 172/PL.02.6-SD/71/Prov/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 terkait PSU.

Menurut keduanya, PDIP menerima surat dari KPU tidak secara langsung tetapi hanya melalui media sosial, tepatnya di Grup WA dalam Pemilu 2019 ditujukan kepada LO (Laisen Officer) Partai Politik pada Kamis (25/4/2019), sekira pukul 18.53 WITA.

Lanjut mereka, setelah membaca dan mempelajari isi surat, dengan tegas PDIP menolak digelarnya PSU serentak yang akan dilaksanakan di 53 TPS di 12 kabupaten/kota yang ada di Sulut.

”Menjadi alasan kami menolak pelaksanaan PSU di 12 kabupaten/kota tersebut adalah bahwa dasar penetapan PSU yang dikeluarkan oleh KPU Sulut berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota serta Panwas Kabupaten,” ungkap mereka dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat DPD PDIP Sulut, Jumat (26/4/2019) sore.

Diakui kedua pengacara ini, bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS sudah ada penyelenggara pemilu, yaitu KPPS, Pengawas TPS dan PPL.

”Saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya KPPS selaku penyelenggara pemungutan suara harus menolak pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu),” katanya.

Keduanya menegaskan, juga saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya Pengawas TPS menyampaikan keberatan dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan pasal 115 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemilu.

“Sangat ironis, semua TPS yang direkomendasikan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu, seharusnya Pengawas TPS/PPL sudah harus keberatan dan menyelesaikan masalah pemilihan TMS di saat masih dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Hal ini merusak dan membahayakan proses demokratisasi di Sulut,” pungkas Kaunang, sambil menyatakan surat penolakan ini telah disampaikan ke KPU dan Bawaslu Sulut. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement Hosting Unlimited Indonesia

Trending