Politik dan Pemerintahan

KPU Minahasa Evaluasi Regulasi Pilkada 2018

Published

9 months ago

20 August 2018

LMINAHASA, ZONAUTARA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi yang digunakan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Minahasa tahun 2018.

Koordinator Pelaksana yang juga Divisi Hukum KPU Minahasa Rendi Suawa mengatakan, kegiatan tersebut adalah amanat dari aturan. Menurut dia, setiap penyelenggaran Pilkada harus membuat laporan pelaksanaan.

“Apalagi, Pilkada Minahasa merupakan barometer dari Provinsi Sulawesi Utara,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Minahasa Lord Malonda menjelaskan, bahwa hal itu lebih detail diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 5 tahun 2018. Di mana, dalam aturan itu menjelaskan, bahwa KPU diberi waktu tiga bulan melakukan evaluasi.

Hal itu, kata dia, terhitung sejak KPU menyerahkan hasil penetapan calon terpilih ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Evaluasi ini juga untuk proses pelaporan kami,” tambah Malonda.

Diketahui, evaluasi yang dilaksanakan Senin (20/8/2018) hingga Selasa (21/8) tersebut berlangsung di Hotel Aryaduta Manado.

Ikut hadir sebagai pembicara Harjono selaku Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Koordinator Komunitas Pemilu Indonesia Jerry Sumampouw, serta Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon.

Sedangkan peserta dalam evaluasi ini terdiri dari elemen pers, komunitas peduli Pemilu, mahasiswa dan lainnya.

Editor : Christo Senduk

Related Topics:KPU Minahasa minahasa pilkada minahasa Rendy suawah

Click to comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Politik dan Pemerintahan

PDIP tolak PSU 53 TPS di Sulut

Published

4 weeks ago

26 April 2019

Christo Senduk

MANADO, ZONAUTARA.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Utara (Sulut) Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, Denny Kaunang dan Jelly Dondokambey menyampaikan penolakan terhadap Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 53 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten/kota di Sulut, Sabtu (27/4/2019).

Alasan penolakan tersebut, menurut Kaunang dan Dondokambey adalah menanggapi surat dari KPU Sulut No 172/PL.02.6-SD/71/Prov/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 terkait PSU.

Menurut keduanya, PDIP menerima surat dari KPU tidak secara langsung tetapi hanya melalui media sosial, tepatnya di Grup WA dalam Pemilu 2019 ditujukan kepada LO (Laisen Officer) Partai Politik pada Kamis (25/4/2019), sekira pukul 18.53 WITA.

Lanjut mereka, setelah membaca dan mempelajari isi surat, dengan tegas PDIP menolak digelarnya PSU serentak yang akan dilaksanakan di 53 TPS di 12 kabupaten/kota yang ada di Sulut.

”Menjadi alasan kami menolak pelaksanaan PSU di 12 kabupaten/kota tersebut adalah bahwa dasar penetapan PSU yang dikeluarkan oleh KPU Sulut berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota serta Panwas Kabupaten,” ungkap mereka dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat DPD PDIP Sulut, Jumat (26/4/2019) sore.

Diakui kedua pengacara ini, bahwa saat pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS sudah ada penyelenggara pemilu, yaitu KPPS, Pengawas TPS dan PPL.

”Saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya KPPS selaku penyelenggara pemungutan suara harus menolak pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu),” katanya.

Keduanya menegaskan, juga saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, seharusnya Pengawas TPS menyampaikan keberatan dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan dan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan pasal 115 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Pemilu.

“Sangat ironis, semua TPS yang direkomendasikan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu, seharusnya Pengawas TPS/PPL sudah harus keberatan dan menyelesaikan masalah pemilihan TMS di saat masih dalam proses penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Hal ini merusak dan membahayakan proses demokratisasi di Sulut,” pungkas Kaunang, sambil menyatakan surat penolakan ini telah disampaikan ke KPU dan Bawaslu Sulut. (K-02)

Editor : Christo Senduk