Connect with us

Zona Wakil Rakyat

Lumentut Rela Tak Duduk di Kursi Pimpinan Dewan

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Ketua DPD Partai Gerindra Sulut Wenny Lumentut menyatakan, siap tak mengambil hak kesulungannya duduk di kursi pimpinan DPRD jika ada calon anggota legislatif (caleg) tingkat provinsi yang meraih suara terbanyak pada Pemilu 2019 nanti.

Hal ini diungkapkan Lumentut saat memberi arahan kepada puluhan caleg Partai Gerindra, akhir pekan lalu.

“Siapa caleg Gerindra untuk DPRD Sulut yang meraih suara paling banyak di Pemilu 2019, dia berhak duduk di Pimdeprop andaikan partai kami mendapatkan jatah pimpinan dewan,” katanya.

Menurut Lumentut, tidak menjadi masalah dirinya hanya menjadi anggota biasa jika memang ada caleg yang melampaui perolehan suaranya nanti.

“Ini bagian dari reward and punishment dalam berpolitik,” kata politisi yang sukses mengorbitkan objek wisata Tetempangan Hill itu.

Lumentut juga menantang rekan caleg Gerindra dapil Minahasa-Tomohon untuk memperoleh suara nomor dua terbanyak atau di atas 4 ribu, agar bisa menikmati kursi pimpinan dengan masa 2,5 tahun.

“Ini komitmen saya. Ketua-ketua DPC Gerindra, saya harap juga melakukan hal serupa,” tegasnya yang disambut aplaus.

Di Pemilu 2019, Lumentut adalah caleg Gerindra untuk DPRD Sulut Dapil Minahasa-Tomohon. Pada 2014 lalu, di dapil tersebut Wenny menyodok di peringkat ketiga dengan perolehan suara kurang lebih 18 ribu, di bawah Steven Kandouw (PDIP) dan Stefanus Vreeke Runtu. Ia menjabat Wakil ketua DPRD Provinsi Sulut. (K-02)

Editor: Christo Senduk

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia

Zona Wakil Rakyat

Sebelum bahas R-APBD 2020, Komisi II minta RKA tiap SKPD mitra kerja

Tujuannya agar bisa dipelajari lebih awal.

Bagikan !

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com– Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Provinsi Sulut menggelar rapat bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi mitra kerja, Senin (7/10/2019).

Mereka membahas kesiapan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2020, yang akan segera digelar.

Pada rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, Cindy Wurangian tersebut, para anggota komisi meminta agar SKPD dan instansi mitra kerja menyerahkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk dilakukan pembahasan awal, sebelum dibahas oleh Badan Anggaran.

“Tidak semua anggota Komisi II masuk dalam Banggar. Hanya ada enam orang saja. RKA harus lebih dulu diserahkan kepada kami, bukan untuk kami cari-cari kesalahan. Tapi sangat perlu jika komisi melakukan pembahasan awal, agar kami bisa memahami apa-apa saja yang harus kami bahas dan perjuangkan nanti,” ucap anggota Komisi II, Inggried Sondakh.

Sedangkan anggota dewan Jems Julius Tuuk juga mengingatkan SKPD dan instansi mitra kerja komisinya agar kooperatif dengan legislatif. Pasalnya, ada beberapa pejabat yang jika dihubungi oleh anggota dewan, tidak mau angkat telepon.

“Kami telepon bukan untuk minta jatah proyek atau minta uang. Kalau kami telepon untuk menyampaikan aspirasi, atau menanyakan sejauh mana keluhan masyarakat melalui kami ditindaklanjuti oleh dinas-dinas,” tegas politisi PDIP itu.

Hal sama juga ditegaskan Ketua Komisi II Cindy Wurangian, yang menegaskan agar pejabat-pejabat kooperatif dalam berkoordinasi dengan pihaknya.

“Kalau kami telepon, itu pasti berkaitan dengan aspirasi. Bukan untuk bergosip atau membicarakan topik lain di luar tugas kami,” tegas dia lagi.

Pada rapat yang turut dipantau oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Victor Mailangkay yang merupakan Koordinator Komisi II ini, diputuskan tiga kesimpulan.

“Untuk meningkatkan koordinasi akan dibuat grup Whatsapp Komisi II dan mitra kerja, penyerahan RKA ke komisi II dan akan dilaksanakan pendalaman pembahasan,” tutup Cindy. (K-02)

Editor: Rahadih Gedoan

Bagikan !
Hosting Unlimited Indonesia
Continue Reading

LAPORAN KHUSUS

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com