Connect with us

Zona Wakil Rakyat

Karinda Sesalkan Rendahnya Gaji Guru Honorer

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Masalah kesejahteraan guru honorer menjadi sorotan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) James Karinda. Menurut dia, ada banyak guru honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan layak dalam hal pengupahan.

Hal itu diungkapkan Karinda saat rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2018 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Senin (17/9/2018).

“Para kepala sekolah mengeluhkan kepada saya, bahwa banyak honorer guru mengancam tidak mengajar karena hanya digaji Rp500 ribu per bulan. Ini yang harus menjadi perhatian Pemprov,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini menilai, jika gaji guru honorer seperti ini, mana bisa pendidikan akan maju.

“Anak-anak tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik, karena gaji guru hanya Rp500 ribu. Bahkan ada info lagi, ada honorer yang dibayar hanya Rp175.000 per bulan. Ini memiriskan,” ungkap Karinda.

Menurut dia, pemprov sebenarnya mampu memberikan gaji guru honorer sesuai Upah Minimum Propinsi (UMP) sebesar Rp2,8 juta.

“Keuangan kita mampu. Bayangkan ada sekolah yang guru honorer mencapai 15 orang. Idealnya dua atau tiga orang saja. Kualitas pendidikan kita tidak akan maju kalau guru tidak sejahtera,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sulut itu.

Terkait hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulut Edwin Silangen menyatakan, sebanyak 260 guru honorer digaji sesuai UMP menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diangkat melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.

“Gaji UMP bagi 260 guru bantu dari BOS melalui kepala sekolah. Jadi, guru bantu jangan diangkat oleh kepala sekolah,” jelas Silangen yang juga sebagai Ketua TAPD.

Sementata, Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Sulut Grace Punuh memaparkan, sebanyak 1.930 guru honor diangkat melalui SK Gubernur menggunakan dana APBD.

“Jadi, total 2030 guru honor sudah digaji Rp2,8 juta. Meskipun jumlah honorer guru masih kurang dan akan ditambah secara bertahap,” pungkasnya. (K-02)

 

Editor : Christo Senduk

Bagikan !

KABAR SULUT

Wenny Lumentut: 14 hari libur bukan untuk bepergian

Published

on

Ketua Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut Wenny Lumentut. (Foto: Istimewa)

MANADO, ZONAUTARA.com Pemerintah di berbagai daerah di Indonesia mengambil kebijakan untuk meliburkan sekolah-sekolah, hingga para Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 14 hari.

Langkah tersebut diambil untuk mencegah penyebaran virus Corona Covid-19 yang telah ada di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Terkait kebijakan tersebut, Ketua Fraksi Nyiur Melambai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut Wenny Lumentut mengimbau, siswa, mahasiswa hingga para ASN agar tidak memanfaatkan kebijakan libur tersebut untuk bepergian ke tempat-tempat wisata dan keramaian.

“14 hari libur ini diambil agar kita bisa menghindari pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, sehingga mencegah tertular virus Corona. Sehingga, libur 14 hari jangan digunakan untuk bepergian,” kata Lumentut, Selasa (17/3/2020).

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut ini pun berharap, siswa hingga mahasiswa dapat melakukan aktifitias pembelajaran secara mandiri di rumah atau secara daring dan para ASN dapat melakukan melakukan pekerjaan dari rumah tanpa harus datang ke kantor.

“Ini semua demi kebaikan kita bersama dan juga merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mencegah meluasnya penyebaran virus Corona ini,” tuturnya.

Lumentut pun berharap masyarakat bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

“Masyarakat juga tidak perlu panik, namun tentu tetap waspada dengan terus menjaga kebersihan dan menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah diserang virus ini,” pungkas legislator Daerah Pemilihan Tomohon-Minahasa ini. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Bagikan !
Continue Reading
Klik untuk melihat visualisasinya

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com