Connect with us

Zona Wakil Rakyat

Karinda Sesalkan Rendahnya Gaji Guru Honorer

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Masalah kesejahteraan guru honorer menjadi sorotan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) James Karinda. Menurut dia, ada banyak guru honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan layak dalam hal pengupahan.

Hal itu diungkapkan Karinda saat rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2018 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Senin (17/9/2018).

“Para kepala sekolah mengeluhkan kepada saya, bahwa banyak honorer guru mengancam tidak mengajar karena hanya digaji Rp500 ribu per bulan. Ini yang harus menjadi perhatian Pemprov,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini menilai, jika gaji guru honorer seperti ini, mana bisa pendidikan akan maju.

“Anak-anak tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik, karena gaji guru hanya Rp500 ribu. Bahkan ada info lagi, ada honorer yang dibayar hanya Rp175.000 per bulan. Ini memiriskan,” ungkap Karinda.

Menurut dia, pemprov sebenarnya mampu memberikan gaji guru honorer sesuai Upah Minimum Propinsi (UMP) sebesar Rp2,8 juta.

“Keuangan kita mampu. Bayangkan ada sekolah yang guru honorer mencapai 15 orang. Idealnya dua atau tiga orang saja. Kualitas pendidikan kita tidak akan maju kalau guru tidak sejahtera,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sulut itu.

Terkait hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulut Edwin Silangen menyatakan, sebanyak 260 guru honorer digaji sesuai UMP menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diangkat melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.

“Gaji UMP bagi 260 guru bantu dari BOS melalui kepala sekolah. Jadi, guru bantu jangan diangkat oleh kepala sekolah,” jelas Silangen yang juga sebagai Ketua TAPD.

Sementata, Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Sulut Grace Punuh memaparkan, sebanyak 1.930 guru honor diangkat melalui SK Gubernur menggunakan dana APBD.

“Jadi, total 2030 guru honor sudah digaji Rp2,8 juta. Meskipun jumlah honorer guru masih kurang dan akan ditambah secara bertahap,” pungkasnya. (K-02)

 

Editor : Christo Senduk

KABAR SULUT

Djarum beli cengkih Sulut, Komisi II minta harus ada MoU

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Ketua Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Cindy Wurangian mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membuat perjanjian hitam di atas putih terkait pembelian cengkih oleh PT Djarum seharga Rp85 ribu per kilogram.

Menurut politisi Partai Golkar itu, Pemprov harus membuat Memorandum of Understanding (MoU), agar semua kegiatan akses penjualan akan berjalan sesuai dengan harapan petani dan bukan hanya janji manis belaka.

“MoU harus jelas agar jangan hanya menjadi sorga telinga bagi masyarakat. Harus jelas kuota dan syarat-syarat pembelian cengkih di petani kita,” kata Cindy saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sulut, Selasa (25/6/2019) sore.

Meski demikian, kata Cindy, Komisi II mendukung penuh langkah positif yang sudah dilakukan pemprov dalam menyikapi harga cengkih yang mengalami anjlok saat warga Sulut panen besar tahun ini.

Komisi II juga sempat menyentil adanya pembelian atau kepemilikan lahan-lahan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan rokok nasional di Sulut.

Dia kuatir akan berdampak bagi petani, sehingga dengan dibelinya lahan oleh pengusaha, ke depan bakal merugikan petani di Sulut.

Terkait hal ini, Gubernur Olly Dondokambey menyatakan hal tersebut bukan masalah. Karena saat ini, cengkih Indonesia adalah yang terbaik di dunia dan sangat laku di pasaran global.

“Tak ada MoU. Tapi saya yakin, PT Djarum tidak akan main-main dengan hal ini. Kalau PT Djarum membeli cengkih di bawah harga yang disepakati, bisa dijual kepada saya,” kunci Gubernur. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com