Connect with us

Hukum dan Kriminal

Situasi Manado Kondusif, Warga Diminta Tidak Terprovokasi

Published

on

MANADO, ZONAUTARA.com – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan, situasi Kota Manado dan sekitarnya kondusif, pascaaksi penolakan kedatangan Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith dan Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alatthos, Senin (16/10/2018).

Hal tersebut ditegaskan Kabid Humas Polda SulutvKombes Pol Ibrahim Tompo.

“Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, terutama melalui media sosial. Tetap jaga kerukunan, persatuan dan kesatuan,” ujarnya, Selasa (16/10/2018).

Menurut dia, tidak ada hal yang cukup rawan dan meresahkan masyarakat.

“Kondisi yang ada walaupun sempat terjadi gesekan, namun semua dapat diatasi dan diamankan oleh aparat keamanan,” pungkasnya.

Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito pun mengapresiasi petugas di lapangan, di mana terlihat sinergi TNI dan Polri yang dengan sigap dapat mengamankan kedua belah pihak, sehingga tidak berlarut dan tidak ada korban.

Diketahui, penjagaan sejak awal dilakukan ekstra ketat oleh personel kepolisian dan TNI di sekitar Bandara Sam Ratulangi Manado, sebagai langkah antisipasi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Kendaraan taktis kepolisian juga disiagakan di sekitar bandara.

Kedatangan Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith adalah untuk menghadiri Haul Akbar ke-7 ayahnya, Al Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith dan Doa Akbar untuk Bangsa Indonesia, khususnya Doa Bersama untuk Palu dan Donggala, yang digelar di Masjid Habib Alwi bin Smith, Kelurahan Karame, Manado, Senin malam.

Aksi penolakan juga terjadi di ruas Jalan R.E. Martadinata, Paal Dua. Namun, situasi yang sempat memanas, berhasil diredam dengan upaya persuasif oleh pihak kepolisian yang dipimpin Wakapolda Sulut Brigjen Pol Johni Asadoma.

Asadoma pun berdialog dengan perwakilan Ormas. Sesaat kemudian, massa berangsur-angsur membubarkan diri, Selasa dini hari, sekitar pukul 04.00 Wita. Beberapa jam kemudian, Habib Bahar Smith beserta rombongan kembali ke Jakarta dalam keadaan aman. (K-02)

Editor : Christo Senduk

Hukum dan Kriminal

Kejari tahan dua tersangka kasus dugaan korupsi PD Pasar Tomohon

Published

on

Tersangka HK saat hendak dibawa ke LPP Tomohon oleh Tim Penyidik Kejari Tomohon. (Foto: zonautara.com/Christo Senduk)

TOMOHON, ZONAUTARA.comKejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon kembali ‘unjuk gigi’. Korps Adhyaksa yang dikepalai Edy Winarko ini melakukan penahanan terhadap dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tomohon.

Kedua tersangka tersebut, yakni perempuan HSCK alias Hof, yang merupakan mantan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Tomohon sejak Januari 2015 hingga Maret 2016.

Sementara, satu tersangka lainnya, yakni lelaki RN alias Rep selaku Direktur Umum (Dirum) PD Pasar yang menjabat sejak Januari 2015 sampai Januari 2016.

Kepala Kejari (Kajari) Tomohon Edy Winarko melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Wilke H Rabeta mengatakan, penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan setelah tim penyidik Kejari Tomohon mendapatkan bukti permulaan yang cukup atas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Namun begitu, kata dia, hanya satu tersangka yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Manado di Tomohon, yakni tersangka Hof.

Sementara, lanjut dia, satu tersangka lainnya, yakni lelaki Rep berstatus tahanan rumah.

Tersangka saat menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus Kejari Tomohon. (Foto: Kejari Tomohon)

“Untuk saat ini tersangka RN belum dimungkinkan untuk ditahan di rumah tahanan. Hal itu merujuk dari pemeriksaan dokter yang menyatakan tersangka dalam keadaan sakit,” ujar Wilke yang didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Arthur Piri.

Menurut dia, penahanan terhadap Hof akan dilakukan selama 20 hari.

Dia menjelaskan, kedua tersangka dijerat karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran di PD Pasar Kota Tomohon.

Di mana, kedua tersangka diduga melakukan peminjaman dana di kas PD Pasar yang jumlahnya bervariasi dan bukan untuk kebutuhan PD Pasar, hingga akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara.

“Tersangka HK diduga melakukan peminjaman sebesar Rp218.951.500 dan tersangka RN sebesar Rp 199.833.000 juta,” jelasnya.

Para tersangka pun dijerat dengan Pasal Primair Pasal 2 ayat (1) dan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor : Christo Senduk

Continue Reading

DATA KITA

Advertisement
Advertisement

Trending

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com